Matanurani, Jakarta – Pemerintah kian serius untuk menciptakan praktik bisnis yang bersih, adil, dan transparan dengan membentuk satgas penertiban impor. Dalam pembentukan satgas tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) menggandeng beberapa kementerian dan lembaga terkait seperti KPK, Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, KSP, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan selain untuk mencegah praktik barang-barang ilegal, pembentukan satgas juga untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan khususnya penerimaan pajak dari sisi penerimaan bea dan cukai.
“Ini adalah salah satu dari keseluruhan reformasi di bidang perpajakan. Dan untuk mencapai maksimal kita harus kerja sama dengan lembaga yang lain,” ujarnya di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Rabu (12/7).
Dengan membentuk satgas penertiban impor, Sri Mulyani meminta semua pihak untuk membantu memperbaiki sistem dan tingkah laku aparat dan staf. Sehingga, ekonomi Indonesia bisa ikut terkena imbasnya.
“Kita memperbaiki sistem dan tingkah laku dari aparat sehingga ekonomi yang akan diuntungkan,” jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian akan mendukung semua langkah yang menjadi program dari Kementerian Keuangan. Apalagi dalam hal ini untuk memberantas aksi-aksi bisnis ilegal.
“Upaya dari Menkeu untuk meningkatkan pendapatan dari bea dan cukai kita akan mendukung,” kata Tito.
Sementara, menurut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pembentukan satgas sangat penting mengingat impor barang ilegal merupakan bentuk bisnis yang sangat besar. Sehingga jika dibiarkan, bisnis ini bisa menggerus usaha kecil karena kalah bersaing.
“Ini langkah yang sangat strategis. Mengapa? Karena ini very high risk importir. Tetapi yang kecil ini kalau tidak benar akan mati dan kalah bersaing,” kata Gatot.
“Jadi saya bilang ini sangat penting kalau semuanya bersama kita bisa menyelesaikan masalah ini,” imbuhnya.(Oke)
