Matanurani, Jakarta -Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan keprihatinan atas pembubaran ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) di Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
PBNU meminta seluruh pihak mengedepankan dialog dan penyelesaian hukum secara bijaksana agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menegaskan kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dijaga bersama.
“Peristiwa pembubaran ibadah di Bantul sangat disayangkan dan tidak boleh terulang. Kebebasan beragama dan beribadah dijamin konstitusi sehingga semua pihak harus mengedepankan toleransi, dialog, dan penyelesaian secara hukum yang bijaksana,” kata Gus Fahrur, Selasa (26/5).
Ia menilai apabila terdapat persoalan administratif atau perizinan rumah ibadah, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan komunikasi yang baik, bukan melalui intimidasi maupun pembubaran paksa.
“Kalaupun ada persoalan administratif atau perizinan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum dan komunikasi yang baik, bukan dengan tindakan intimidasi atau pembubaran paksa,” ujarnya.
PBNU juga meminta pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Gus Fahrur mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi demi menjaga persatuan dan kedamaian sosial.
Peristiwa pembubaran ibadah itu terjadi pada Minggu (24/5/2026) di Gereja Misi Sejahtera (GMS) Sewon, Bantul. Video kejadian tersebut kemudian viral di media sosial.
Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Bantul, Yulius Suharta, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurut dia, pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan koordinasi dan langkah antisipasi setelah muncul informasi terkait penolakan terhadap kegiatan ibadah di lokasi tersebut.
Yulius menjelaskan, jemaat GMS sebelumnya rutin menggelar kegiatan di hotel kawasan Sewon sebelum akhirnya menyewa bangunan baru yang digunakan sebagai tempat ibadah. Kegiatan pada Minggu disebut sebagai bentuk syukuran penggunaan tempat baru tersebut.
Terkait penolakan yang terjadi, pemerintah daerah masih melakukan pencermatan terhadap aspek administrasi dan perizinan bangunan. Meski demikian, pihak Kesbangpol menegaskan upaya menjaga kondusivitas daerah tetap menjadi prioritas. (Ini).
