Matanurani, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah menghormati proses hukum yang dilakukan Polri dalam pengusutan kasus dugaan korupsi batu bara PLTU yang diduga menjadi penyebab blackout di sejumlah wilayah.
Prasetyo juga meminta semua pihak menjunjung asas praduga tak bersalah.
“Kita semua menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kepolisian. Kita juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif,” kata Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/7).
Prasetyo menegaskan Presiden Prabowo Subianto, sejak awal pemerintahannya, memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi dan terus mengingatkan para penyelenggara negara untuk berbenah.
“Sejak awal, Bapak Presiden memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Beliau berulang kali mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan, khususnya para aparatur negara, agar segera berbenah dan membersihkan diri sebelum tindakan penegakan hukum atau pembersihan itu dilakukan,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, Prabowo memandang korupsi sebagai salah satu persoalan terbesar yang harus diselesaikan bangsa. Karena itu, pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola dan memperkuat integritas birokrasi.
“Bapak Presiden, sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, terus menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu pekerjaan rumah terbesar bangsa ini. Namun demikian, apa pun tantangan yang kita hadapi, kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh patah semangat. Kita harus terus memperbaiki tata kelola, memperkuat integritas, dan membangun pemerintahan yang bersih,” tuturnya.
Selain itu, Prasetyo mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga stabilitas dan persatuan agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.
“Yang tidak kalah penting adalah menjaga kondusivitas, stabilitas, dan persatuan sebagai sesama anak bangsa. Hanya dengan suasana yang aman, bersatu, dan saling percaya, kita dapat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa serta mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (Kum).
