Matanurani, Jakarta – PT PLN (Persero) resmin melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Kamis (6/1/2022). Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-2/MBU/01/2022, memutuskan untuk mengangkat dan menetapkan Hartanto Wibowo sebagai Direktur Energi Primer dan memberhentikan dengan hormat Rudy Hendra Prastowo.
Dengan hasil itu, melalui siaran persnya, PLN mengucapkan selamat bertugas dan akan mendukung penuh Hartanto Wibowo sebagai Direksi PLN. Serta menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan oleh Rudy Hendra Prastowo.
“Pergantian Direksi merupakan hal yang biasa terjadi dan bagian dari upaya meningkatkan kinerja perusahaan. PLN terus berkomitmen untuk melakukan transformasi guna memberikan pelayanan yang terbaik dan prima bagi seluruh pelanggan di Tanah Air,” terang Agung Murdifi Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, Kamis (6/1).
Adapun dengan perubahan itu, maka susunan Direksi PLN yang baru adalah sebagai berikut:
Susunan Direksi PLN
1. Direktur Utama: Darmawan Prasodjo
2. Direktur Perencanaan Korporat: Evy Haryadi
3. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan: Bob Saril
4. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Sinthya Roesly
5. Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia: Yusuf Didi Setiarto
6. Direktur Energi Primer: Hartanto Wibowo
7. Direktur Mega Proyek dan EBT: Wiluyo Kusdwiharto
8. Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan: Adi Lumakso
9. Direktur Bisnis Regional Jawa Madura dan Bali: Haryanto WS
10. Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara: Adi Priyanto
Pada hari ini, di Kantor Kementerian BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, penggantian itu terjadi supaya Direktur Energi Primer PLN yang baru Hartanto Wibowo bisa membenahi permasalahan krisis bahan bakar di PLN, seperti batu bara dan LNG.
“Tentu saya akan tandatangani pergantian Direktur Energi Primer PLN dengan saudara Hartanto Wibowo yang merupakan top talen yang ada di PLN,” terang Erick di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (6/1).
Seperti yang diketahui, 10 juta pelanggan listrik PLN hampir mengalami pemadaman, dikarenakan 20 pembangkit listrik PLN itu tidak mendapatkan pasokan batu bara.
Padahal, kata Erick, Indonesia merupakan negara penghasil sumber daya alam (SDA) yang besar termasuk batu bara dan gas. Sehingga jika dilihat dari komposisi penggunaan untuk listrik seharusnya lebih aman.
“Banyak negara yang tidak punya SDA. Tapi kita punya, namun krisis energi artinya harus ada yang diperbaiki sama-sama,” terang Erick
Dengan digantinya Rudy Hendra Prastowo dengan Hartanto Wibowo, Erick menyebutkan, akan ada perbaikan di sektor penerimaan energi primer milik PLN itu.
“Beberapa hal yang harus diperbaiki, bagaimana pembelian batu bara bisa jangka panjang, karena sudah ada DMO yang harganya dipatok (US$ 70 pert ton) jadi tidak perlu ada yang ditakuti,” terang Erick.
Saat ini akibat kelangkaan batu bara ke pembangkit listrik milik PLN, pemerintah memutuskan untuk melarang seluruh kegiatan ekspor pertambangan batu bara baik IUP, IUPK dan PKP2B.(Cnb).
