Oleh : Benny Pasaribu
LEBIH dari satu semester saya berupaya berdiam dan menahan diri untuk tidak memberikan opini apa pun tentang penanganan Covid- 19 oleh Satgas dan Komite Penanganan Covid-19 (KPC) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibentuk oleh Presiden Jokowi.
Saya berfikir perlu diberikan waktu kepada Satgas melakukan sesuai program yang dicanangkan. Tapi setelah hampir 1,5 tahun sejak Maret 2020 lalu, saya berhenti merenung dan spontan membuat tulisan ini karena situasi sedang tidak baik-baik saja, alias gawat atau dalam kondisi darurat. Angka penyebaran dan kematian akibat Covid-19 sejak akhir Juni lalu melonjak sangat tinggi, dan grafiknya masih naik turun.
Tiba-tiba hati saya tergerak dan merasa terpanggil untuk ikut memberi masukan kepada Satgas atau KPC dan PEN, tidak boleh berdiam diri dan jadi penonton saja. Mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya.
Sekilas kelihatan bahwa KPC/ PEN dan Satgas masih kewalahan menghadapi lonjakan angka penyebaran Covid 19 akhir-akhir ini. Memang harus diakui bahwa berbagai upaya telah dilakukan dengan beragam keberhasilan. Salah satu upayanya adalah meminta warga melakukan protokol kesehatan (Prokes) 3 M, menghindari kerumunan, memakai masker, dan mencuci tangan.
Tapi memang tidak mudah menjinakkan Covid 19 karena sama sulitnya mengajak warga Indonesia untuk melaksanakan Prokes. Selain itu, Satgas juga telah bekerja keras melakukan 3 T, Trace, Testing, dan Treatment. Tetapi memang hal ini juga tidak mudah karena Satgas di daerah sampai di tingkat kelurahan/ desa dan RW/ RT masih banyak keterbatasan dalam melakukan 3 T tersebut.
Kemudian KPC juga telah melakukan vaksin dan berhasil memiliki stok vaksin yang cukup banyak yang bersumber dari impor. Tentu saja pekerjaan ini juga tidak mudah, karena harus dengan negosiasi G to G dulu baru G to B di negeri orang. Tetapi, upaya vaksinasi juga masih terkesan lambat, baru sekitar 17 juta orang yang sudah divaksin, kurang dari 10% dibanding target 70-80% penduduk untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity).
Upaya ini juga masih menghadapi banyak tantangan dan keterbatasan, terutama dalam hal tata kelola vaksin, pendistribusian, dan tenaga yang paham menyuntikkan vaksin ke tubuh manusia. Semuanya masih sangat terbatas. Pemerintah juga menyediakan anggaran yang cukup besar dari APBN sekitar Rp 677 triliun pada tahun 2021 (menurun dari tahun 2020, di atas Rp 800 triliun) untuk menangani dampak Covid-19 dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Tapi anggaran ini masih terlalu kecil dibanding kebutuhan, seperti penyediaan gedung rumah sakit, peralatan medis, obat-obatan, rekrutmen tenaga medis, bantuan sosial, dan untuk pemulihan ekonomi terutama UMKM. Anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN 2021
Dari uraian di atas kita patut bertanya, kapan bisa kita mencapai herd immunity, dimana lebih dari 70% penduduk kebal terhadap Covid-19? Apakah mungkin warga kita, yang telah menghadapi krisis penghasilan dan daya beli, mampu bertahan tanpa kerusuhan (instability) sebelum herd immunity tercapai? Apakah pemulihan ekonomi bisa berjalan jika masalah Covid-19 belum tuntas? Apakah perlu diantisipasi dengan baik manakala Covid-19 akan segera menyebar ke luar Jawa dengan intesitas terpapar dan kematian yang begitu tinggi? Memang tidak ada waktu untuk bersantai, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Herd Immunity
Beberapa masukan yang bisa disampaikan untuk perbaikan menuju Herd Immunity dan menahan atau mengurangi laju fatalitas, antara lain:
Tujuan KPC atau Satgas perlu fokus pada pencapaian herd immunity. Selama ini terkesan tujuannya untuk menahan atau mengurangi laju penyebaran Covid- 19.
Kedua hal ini tentu saja berbeda meskipun tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Dalam rangka mencapai herd immunity, ada dua jalur utamanya, yaitu lewat peningkatan jumlah penerima vaksin dan jumlah penyintas Covid-19. Keduanya jika ditotal harus mencapai jumlah di atas 70 % dari jumlah penduduk Indonesia, di tingkat masing-masing komunitas.
Vaksinasi sangat perlu segera dilakukan dengan memperbaiki cara pendistribusian dan menambah jumlah tenaga medis yang paham menyuntikkan vaksin sampai ke tingkat RT atau dusun.
Setiap Kementerian dan lembaga resmi lainnya perlu ditugaskan untuk melakukan vaksinasi kepada warga binaan masing-masing, misalnya kementerian Pertanian untuk para petani, kementerian KKP untuk para nelayan, dan seterusnya hingga dinas/ kantor yang selama ini membina langsung warga masyarakat di kabupaten/ kota. Data Jumlah harian penerima vaksin Covid-19 s/d 25 Juli 2021
Dalam rangka mengurangi tingkat kematian atau fatalitas, perlu lebih tegas mewajibkan warga masyarakat untuk tetap melaksanakan prokes 3 M. Mengapa? Hal ini sangat penting, bukan hanya untuk mengurangi jumlah yang terpapar, tapi setidaknya untuk mempermudah pengaturan jadwal/ giliran pemakaian pelayanan Rumah Sakit dan penyediaan peralatan yang sangat terbatas, tenaga medis, dsb.
Artinya, warga yang disiplin melaksanakan prokes akan lebih lambat terpapar dibandingkan warga yang tidak disiplin. Sehingga jumlah kematian atau fatalitas menjadi sangat rendah. Pelayanan kesehatan yang terbatas itu menjadi optimal penggunaannya jika diutamakan bagi kaum lansia, anak-andan balita, dan warga pengidap sakit kronis yang dinamakan komorbid. Obat-obatan dan vitamin harus dikendalikan pemerintah baik jumlah stok maupun harganya.
Saat ini cenderung harga obat dan vitamin melonjak naik antara 200 – 500%, yang diikuti dengan kelangkaan stok, termasuk oksigen dan tabungnya. Apotik terlalu bebas menetapkan harga dan jenis produk yang dijualnya, seolah-olah pemerintah tidak melakukan regulasi yang berpihak pada rakyat.
Banyak warga terpapar Covid-19, yang isoman atau dirawat di rumah sakit, meninggal karena kurangnya oksigen, obat-obatan, dan vitamin. Sekali ini saya tidak menulis tentang pemulihan ekonomi (PEN) karena persoalan pokoknya saat ini adalah penanganan kesehatan yang perlu dibenahi baik program, strategi maupun tujuannya.
Mengurangi jumlah yang terpapar penting, tetapi lebih penting untuk mempercepat tercapainya herd immunity dan menahan atau mengurangi laju kematian atau fatalitas. Mudah-mudahan pemerintah masih mampu melakukan antisipasi yang lebih akurat ke depan sehingga tulisan ini bisa bermanfaat sebagai masukan yang konstruktif.
SEMOGA!
Benny Pasaribu, Ph.D: Dosen FEB & Ketua Senat Universitas Trilogi, Mantan Ketua KPPU RI 2007-2013
