Matanurani, Jakarta – Daerah harus di libatkan dalam pembuatan roadmap pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang saat ini tengah disusun pemerintah pusat. Hal itu lantaran keberlanjutan kebijakan mengenai SDM akan terwujud jika ada sinergi antara pusat dengan daerah.
Sejumlah kalangan mengingatkan bahwa dalam membuat roadmap harus diingat tentang sistem pemerintahan Indonesia yang menganut otonomi daerah. Maka itu, jangan hanya lintas kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyusunan draf roadmap, pemerintah daerah (pemda) juga harus diperhatikan.
“Ini kalau mau roadmap itu berjalan sesuai yang diharapkan,” kata pengamat pendidikan dari Eduspec, Indra Charismiadji, di Jakarta, Selasa (20/2).
Jika roadmap merupakan hasil konsensus bersama antara pemerintah pusat dan daerah, ketika ada gonjang-ganjing politik apa pun, amanah roadmap akan berjalan terus tanpa diwarnai perubahan. Selain itu, sinergi ini juga penting sebab ada anggaran pendidikan 20% dari APBD dan APBN yang bisa membiayai pengembangan SDM. Menurut Indra, pengembangan kualitas SDM cukup dengan meminta pemerintah mengeluarkan anggaran pendidikan 20% itu. “Jika tidak ada road map maka 20% anggaran itu akan terbuang sia-sia. Dari roadmap akan terlihat ke mana larinya anggaran itu,” katanya.
Selain itu, Indra meminta draf roadmap tidak hanya diuji di tingkat pemerintah, tetapi juga ada uji publik ke masyarakat. Pemerintah harus mengundang pakar untuk menyempurnakan gagasan yang telah terhimpun. Kalaupun nantinya saat uji publik ada pro-kontra, itu biasa, sebab di era keterbukaan seperti saat ini pemerintah tidak boleh takut jika kebijakannya dikritisi oleh masyarakat. (Smn).
