Matanurani, Jakarta – Penanganan pandemi Covid-19 masih belum meninggalkan kepentingan politik. Akibatnya, masyarakat melihat antara pemerintah pusat dan daerah tidak satu tujuan dan cenderung terpolarisasi dengan kebijakan yang tidak sejalan.
“Polarisasi politik masih sangat terlihat. Tidak hanya dalam penyaluran Bansos, tetapi juga dalam penanganan Covid-19 secara umum,” kata Presidium Masyarakat Anti Finah Indonesia (Mafindo), Anita Ashvini Wahid dalam Diskusi Publik Para Syndicate dan Launching KawalBansos.ID “Mengawal Bansos dan Dana Covid-19: Partisipasi Masyarakat, Peran Media, dan Inisiatif Bersama”, di Jakarta, Minggu (17/5).
Putri Ketiga Gus Dur itu melihat, baik itu pemerintah pusat maupun daerah tidak fokus bekerja pada penyelesaian masalah. Bahkan, kebijakan yang dikeluarkan cenderung menjadi lebih politis dengan segala konsekuensi yang ditimbulkannya.
“Yang terjadi salah-salahan dan saling menegasikan kebijakan. Polarisasi politik ada, tetapi pemerintah malah terkesan mengizinkan hal tersebut. Masyarakat melihat pemerintah tidak fokus,” ucapnya.
Dirinya juga menilai, apa yang yang dilakukan pemerintah, baik itu pusat dan daerah sangat tidak memperhatikan hasil. Pemerintah sibuk melakukan tindakan, tetapi tidak melihat hasil dari tindakannya.
“Pemerintah terkesan berjalan atas tindakan, tidak melihat hasilnya sukses atau tidak,” kata Anita.
Dalam kesempatan itu, ditegaskan, berbagai permasalahan terkait penanganan Covid-19 tidak terlepas dari tidak siapnya sistem yang digunakan. Termasuk juga kekacauan penyaluran bansos yang ditemui di sejumlah daerah.
“Bansos adalah tanggungjawab negara agar masyarakat dapat bertahan. Bantuan memperlihatkan bagaimana pemerintah beroperasi. Apakah skema bantuan itu sendiri memadai? Apakah cukup untuk mengatasi atau membuat masyarakat kita bertahan,” ucapnya.
Aktivis Iman Zanatul Haeri menilai, permasalahan bansos tidak terlepas dari adanya permasalahan data yang dimiliki antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, dirinya meyakini saat ini masyarakat sudah mulai bisa beradaptasi atas kekacauan yang terjadi.
“Masalah bansos selalu sama, yang kami lihat di lapangan dari tingkat RT, yakni masalah data. Tapi kini saya lihat masyarakat sangat bisa beradaptasi tanpa bantuan pemerintah,” kata Iman Zanatul Haeri.
Menurutnya, birokrasi memang nampak tidak siap untuk menghadapi pandemi virus corona. Karena itulah, tidak ada jalan lain selain menggerakkan tindakan ataupun gerakan sosial diantara masyarakat.
“Kita harus membangun kembali, tidak bisa pasrah. Tidak bisa mengeluh, namun dibutuhkan tindakan-tindakan sosial. Kita pada akhirnya masyarakat secara tidak langsung didorong mengembangkan sendiri basis-basis sosialnya,” ucapnya.(Bes).
