Home News Pemerintah Usulkan Pemungutan Suara Pemilu 2024 Tanggal 15 Mei

Pemerintah Usulkan Pemungutan Suara Pemilu 2024 Tanggal 15 Mei

0
SHARE
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (tengah) didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengumumkan penghentian segala kegiatan Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta, Rabu (30/12/2020). Pemerintah melarang segala kegiatan FPI karena sejak 21 Juni 2019 secara 'de jure' telah bubar sebagai ormas tetapi setelah itu FPI masih melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban, keamanan, dan hukum. ANTARA FOTO/Humas Kemenko Polhukam/app/nz.

Matanurani, Jakarta – Pemerintah telah memutuskan untuk mengusulkan tanggal 15 Mei 2024 sebagai hari pemungutan suara Pemilu 2024, baik pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres). Hal ini diputuskan pemerintah dalam rapat terbatas terkait finalisasi usulan pemerintah pada Senin (27/9).

“Pilihan pemerintah adalah tanggal 15 Mei,” kata Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanana (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam pernyataan yang disiarkan melalui akun Youtube Kemenko Polhukam RI, Senin (27/9).

Mahfud memaparkan, rapat terbatas pada hari ini turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi); Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung; Mendagri Tito Karnavian; Menkeu Sri Mulyani; Menkumham Yasonna H Laoly; Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Dalam rapat itu, Mahfud memaparkan terdapat empat opsi tanggal yang dibahas dan disimulasikan pemerintah, yakni tanggal 24 April, 6 Mei, 8 Mei dan 15 Mei. Pemerintah kemudian memutuskan tanggal 15 Mei sebagai tanggal pemungutan suara karena paling rasional dengan mempertimbangkan berbagai hal terkait. Beberapa hal tersebut, yakni memperpendek kegiatan-kegiatan pemilu agar efisien waktu maupun uang, memperpendek masa kampanye, mempersingkat jarak antara pemungutan suara dengan pelantikan presiden serta mengantisipasi adanya putaran kedua dan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kemudian memperhitungkan hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar nasional,” kata Mahfud.

Usulan tanggal 15 Mei ini akan disampaikan pemerintah dalam rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR yang diharapkan digelar sebelum parlemen memasuki masa reses pada 7 Oktober mendatang.

“Tanggal 15 Mei ini adalah tanggal yang dianggap paling rasional untuk diajukan kepada KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober,” kata Mahfud.(Bes).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here