Matanurani, Jakarta – Pemerintah mau membentuk holding BUMN pariwisata yang ditargetkan selesai pada 2023 mendatang. Perkumpulan perusahaan pelat merah di sektor pariwisata itu akan dinamakan InJourney.
Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto menjelaskan, proses pembentukan holding dilakukan beberapa langkah. Untuk tahapan awal masih menunggu Peraturan Pemerinah (PP) disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menjabarkan tahap pertama yang dilakukan adalah pengalihan saham seri B milik negara di PT Hotel Indonesia Natour, PT Sarinah, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (TWC), PT Angkasa Pura I, PT Ankgasa Pura II, sebagai tambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Aviasi Pariwiata Indonesia (Persero).
Lalu menunggu proses Inbreng ITDC pascaproses PMN, ditargetkan menjadi anggota holding pada akhir tahun 2021. Begitu juga Garuda Indonesia ditargetkan menjadi anggota pada 2023 karena menunggu proses restrukturisasi. Sehingga keseluruhan proses selesai pada 2023.
“Prosesnya saat ini sedang menunggu PP di tanda tangani oleh presiden. Lalu di Q4 2021 ini ITDC setelah PMN disetujui dan menunggu PP, dan terakhir menunggu restrukturisasi dari Garuda, ini masih menunggu waktu di 2023,” kata Susyanto dalam Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Senin (27/9).
Nantinya Angkasa Pura I dan II akan menjadi sub holding perusahaan yang mengurusi airport management. Sementara Garuda sebagai penyedia jasa angkutan udara, dan ITDC difungsikan pengembangan destinasi. Kemudian manajemen ritel akan diserahkan kepada Sarinah.
“BUMN ini kita inginkan mendukung pariwisata dari hulu sampai hilir. Jadi kita sudah mendapat persetujuan namanya InJourney. Ini nantinya adalah PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero),” katanya.(Cnb).
