Matanurani, Jakarta – Meski utang pemerintahan Prabowo Subianto menggunung Rp8.560,36 triliun per akhir Oktober 2024, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati tetap saja menyebut masih aman. Tak perlu pusing bagaimana melunasinya.
Dia bilang, saat ini, pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi pasca pandemi COVID-19. Di tengah gejolak perekonomian global, inflasi dan rasio utang pemerintah terjaga di level rendah.
Indonesia, relatif tahan terhadap berbagai guncangan ketimbang sejumlah negara karena tingkat pertumbuhan lebih stabil. “Inflasi di Indonesia relatif lebih rendah bahkan dibandingkan dengan banyak negara dengan pendapatan tinggi,” kata Sri Mulyani saat membuka Annual International Forum of Economic Development and Public Policy (AIFED), Jakarta, Senin, kemarin, (2/12).
kemudian ia memaparkan tingkat inflasi anteng di level 2 persen. Saat ini bahkan turun menjadi 1,7 persen. Berbeda dengan banyak negara yang belum terbebas dari inflasi tinggi.
Pemerintah, kata dia, terus mempertahankan pengelolaan keuangan yang bijak sehingga Indonesia termasuk yang tercepat dan terpendek dalam konsolidasi fiskal pasca pandemi. “Dengan defisit yang dipertahankan di bawah 3 persen dan rasio utang terhadap GDP (produk domestik bruto) yang relatif rendah,” ujarnya.
Laporan Kinerja APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan pada November mencatat rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini di kisaran 38,66 persen. Pemerintah menetapkan batas aman rasio sebesar 60 persen terhadap PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Sedangkan posisi utang pemerintah tercatat telah menembus Rp8.560 triliun. IMF memproyeksikan rata-rata rasio utang terhadap PDB pada lima tahun pemerintahan Prabowo di kisaran 40 persen. Namun pada 2029 sedikit turun menjadi 39,57 persen.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, mengatakan itu merupakan proyeksi normal, karena bisa jadi ada faktor eksternal shock yang mungkin mengerek rasio utang seperti pandemi yang terjadi di era Presiden Jokowi.(Sua).
