Matanurani, Jakarta – Bank Indonesia (BI) masih memusatkan perhatian pada pengendalian inflasi pangan yang masih bertahan tinggi di atas 5% akibat keterbatasan pasokan.
Otoritas moneter bersama pemerintah kini memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui transformasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Strategis (GPIPS).
Penjabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti mengatakan tekanan inflasi pangan saat ini masih bersumber dari sisi pasokan.
“Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan produksi, distribusi, serta koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya secara hybrid dalam agenda Editors Briefing Bank Indonesia, Jumat (31/7).
Dia menuturkan perkembangan pengendalian inflasi pangan akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang dijadwalkan pada 5 Agustus 2026. Pertemuan tersebut juga akan membahas langkah lanjutan untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) serta implementasi GPIPS.
“Tanggal 5 Agustus 2026 akan bertemu Presiden Prabowo untuk menyampaikan capaian dan langkah menjaga inflasi pangan,” ujar Destry.
GPIPS merupakan transformasi GNPIP sebagai strategi baru dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah tersebut ditempuh sebagai respons terhadap semakin kompleksnya tantangan pengendalian inflasi pangan, mulai dari perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.
Melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, BI bersama pemerintah memperkuat produktivitas pertanian, hilirisasi, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi pangan. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendukung agenda Asta Cita dalam mewujudkan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan kelembagaan, kemitraan dengan offtaker, dan perluasan akses pasar.
Implementasi GPIPS hingga Juli 2026 menunjukkan capaian yang melampaui target pada sejumlah program utama. Realisasi program optimalisasi Good Agricultural Practices (GAP) mencapai 242 program atau 137,5% dari target nasional.
Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga terealisasi sebanyak 267 nota kesepahaman atau 176,82% dari target. Sementara itu, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) mencapai 785 program atau 303,09% dari target nasional.
Adapun, pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) telah mencapai 10.669 kegiatan atau 67,22% dari target tahunan. BI menyatakan pelaksanaan GPM akan terus dipercepat hingga akhir 2026 untuk memperkuat pasokan dan menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah. (Bis).
