Matanurani, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengumpulkan jajaran Menteri Ekonomi di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan pun dilakukan secara tertutup.
Turut hadir siang ini di Istana, Wakil Menteri ESDM Archandra, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Tak hanya itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofjan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menko Perekonomian Darmin Nasution, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga turut hadir di Istana.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, pertemuan ini secara khusus membahas kelanjutan dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim. Pertemuan dilakukan di Istana Merdeka pada Rabu 26 Juli 2017.
“Umum saja. Soal survei ekonomi, soal catatan World Bank hasil survei Nielsen, di situ ada catatan mengenai persepsi publik, pertumbuhan ekonomi yang relatif baik tetapi ada problem daya beli dan lain-lain, kemudian ada problem juga di situ soal kan kalau kita bicara governance itu kan tolok ukurnya quality of regulations seperti itulah. Semua menteri tadi, diminta waspada dan hati-hati dalam hal kualitas regulasi, baik secara formil atau materiil,” kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/7).
Menurut Siti, masalah beras hingga garam juga turut dibahas dalam pertemuan ini. Namun, persoalan pengetatan penerbitan izin Peraturan Menteri tidak dibahas secara spesifik.
“Secara umum dibahas tentang beras, tentang garam, yang persepsi publiknya sedang kuat saja,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pertemuan ini secara khusus juga membahas hambatan yang masih ditemui dalam dunia investasi. Hambatan-hambatan ini diharapkan dapat dihilangkan untuk menggenjot nilai investasi.
“Kembali mengenai catatan-catatan regulasi yang dianggap menjadi hambatan investasi swasta, dan presiden menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan agar perekonomian dan investasi bisa tumbuh, ekonomi bisa tumbuh, daya saing masyarakat bisa meningkat,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, pertemuan ini tidak membahas Daftar Negatif Investasi (DNI). Hanya saja, masing-masing kementerian diminta oleh Jokowi untuk saling bahu-membahu dalam memberikan kemudahan bagi investasi.
“DNI tadi enggak dibahas, yang dibahas tadi concern mengenai pertumbuhan ekonomi mengenai investasi, daya beli masyarakat. Masing-masing kementerian perlu harmonisasi untuk mendorong lagi. Arahannya dari Menko-Menko,” tuturnya. (Oke).
