Matanurani, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan redenominasi rupiah tidak bisa diterapkan dalam waktu dekat. “Ini masih panjang sekali, jadi kami masih berdiskusi,” ucap Jokowi usai mengikuti Rapat Koordinai Nasional Tim Pengendali Inflasi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis, (27/7)
Seperti diketahui, redenominasi adalah penyederhanaan nilai nominal mata uang rupiah. Tujuannya adalah untuk mengubah citra dan persepsi atas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya, misalnya, dengan dolar AS.
Rencana redenominasi rupiah sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Bahkan, rancangan undang-undangnya pun telah dipersiapkan untuk Prolegnas Prioritas 2017. Namun, hingga saat ini, rancangan tersebut belum disampaikan ke DPR karena belum ada Ampres dari Jokowi.
Pembahasan soal redenominasi rupiah masih panjang karena dalam tahap awal. “Pemerintah masih mengkalkulasi dampak, urgensi, dan waktu penerapan yang tepat,” ucapnya.
Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan penerapan redenominasi rupiah membutuhkan kondisi perekonomian yang stabil. Dengan demikian, masyarakat tidak terkejut ketika nilai nominal rupiah berubah secara drastis.
“Untuk pelaksanaan masih 11 tahun lagi. Tapi, tetap semua unsur harus dihitung jika kebijakan redenominasi rupiah akan diterapkan,” ujar Jokowi.
Bank Indonesia sudah menyiapkan peta masa transisi redenominasi rupiahapabila diterapkan tahun ini. Apabila diterapkan tahun ini, maka tahun 2018-2019 akan menjadi tahun persiapan. Selanjutnya, tahun 2020 menjadi tahun dimulainya implementasi langsung.
Dari Januari 2020 hingga 2024, transisi dilakukan dengan mencatumkan angka nominal baru dan lama pada produk atau jasa yang diperdagangkan. Setelah itu, masa implementasi nominal baru sepenuhnya. (Tem).
