Matanurani, Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) menggandeng lembaga penyiaran untuk memperkuat sosialisasi Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini dinilai penting guna meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus menangkal hoaks yang beredar di media sosial.
Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso menilai munculnya penolakan terhadap Sensus Ekonomi 2026 dipicu minimnya komunikasi publik. Kondisi tersebut diperparah dengan beredarnya informasi menyesatkan yang memicu kekhawatiran masyarakat.
“Keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas di lapangan, tetapi juga pada keberhasilan komunikasi publik. Semakin baik lembaga penyiaran memberikan edukasi, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat untuk disensus. Kasus ini bisa mencontoh apa yang dilakukan penyelenggara pemilu lalu melalui sosialisasi yang masif di lembaga penyiaran,” kata Tulus dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/8/).
Menurut Tulus, sosialisasi yang efektif dibutuhkan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus. Masyarakat, kata dia, perlu memahami tujuan sensus, mengetahui cara mengenali petugas resmi, serta mendapat kepastian bahwa data yang diberikan dijamin kerahasiaannya.
“Masyarakat perlu mengetahui bagaimana mengenali petugas resmi, memahami tujuan sensus, serta menyadari bahwa data yang diberikan dijamin kerahasiaannya,” ujarnya.
Tulus mengusulkan BPS memanfaatkan jaringan lembaga penyiaran yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menyampaikan informasi mengenai Sensus Ekonomi 2026.
“Jumlah lembaga penyiaran di Indonesia ada ribuan. Selain itu, jangkauannya bisa sampai daerah-daerah dan media ini masih menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai sosialisasi dapat dikemas dalam berbagai format, seperti iklan layanan masyarakat (ILM), program talkshow, hingga penyisipan pesan dalam acara hiburan agar lebih mudah diterima masyarakat.
“Jika pesan-pesan sensus ini dilakukan secara gencar melalui improvisasi dan kreativitas media penyiaran tentunya akan mudah diterima masyarakat. Masyarakat jadi memahami dan akan menerima petugas sensus di rumahnya,” kata Tulus.
Lebih lanjut, Tulus menegaskan kualitas data sensus sangat bergantung pada kualitas informasi yang diterima masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara media penyiaran dan penyelenggara sensus dinilai menjadi faktor penting dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
“Partisipasi masyarakat dimulai dari pemahaman. Dan pemahaman dibangun melalui informasi yang benar, berimbang, dan mudah dipahami. Sehingga kolaborasi antara media dan penyelenggara sensus menjadi sangat penting,” tutupnya. (Bes).
