Matanurani, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan rembuk nasional pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk keadilan sosial dan Global Land Forum 2018.
Rembuk nasional ini merupakan konsensus multipihak atas agenda Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dalam bentuk Pakta Tanah. Pembukaan berlangsung di Istana Negara dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan masyarakat.
Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj selaku civil association mengatakan, rembuk nasional sebagai upaya untuk mempercepat target reforma agraria dan kehutanan sosial.
“Ini yang dimimpikan yang pada petani di pedesaan. Merupakan kerja sama PBNU dan kementerian ATR PBN, dan lingkungan hidup dan kehutanan sosial. Ini sangat penting agar nyata dan melibatkan organisasi massa. Rembuk nasional ini sebagai konsensus bersama multi-pihak dengan Perhutani dalam fakta bersama. Pentingnya bergandengan tangan pemerintah dan corporate,” ujar Said, Kamis (20/9).
Dalam pembukaan, Jokowi mengatakan Indonesia dianugerahi lahan yang sangat besar. Banyak masyarakat yang masih mengeluhkan soal proses pembagian distribusi lahan maupun soal sertifikasi lahan.
“Sebagai bangsa kita sebetulnya mendapat anugerah dari Allah SWT. Sebuah lahan yang besar. Bayangkan kita memikiki lahan di 17 ribu pulau yang kita miliki. Ada lahan di 17 ribu pulau yang kita miliki dalam proses distribusinya pembagiannya yakni sering dikeluhkan masyarakat, oleh civil society, oleh LSM. kok yang dapat lahan gede-gede saja?” kata Jokowi.
“Pembagiannya yang belum berkeadilan. Saya jawab loh yang bagi siapa? Kan bukan saya yang bagi dulu. Sering saya ditunjuk tunjuk kalau ada demo,” lanjutnya.
Hadir dalam acara pembukaan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika.(Det).
