Matanurani, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih pada Kamis (1/10). Dalam reshuffle tersebut, Prabowo melantik lima menteri dan lima wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta.
Dengan perubahan tersebut, jumlah anggota kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami penyesuaian. Mereka terdiri dari menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri.
Dari semula 48 kementerian saat awal dibentuk pada Oktober 2024, jumlah kementerian aktif di Kabinet Merah Putih kini bertambah menjadi 49 kementerian pasca-perombakan (reshuffle) ke-7 pada 1 Oktober 2026.
Penambahan ini mencakup dibentuknya pos baru Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang dipimpin rangkap oleh Bahlil Lahadalia untuk mempercepat swasembada energi.
Selain pemekaran kementerian tersebut, perombakan ini juga memperkuat struktur pendukung lewat pelantikan beberapa posisi strategis baru, seperti Wakil Menko Perekonomian, penambahan Wakil Menteri Keuangan, serta peresmian Badan Reforma Agraria Nasional sebagai lembaga setingkat menteri.
Pada 1 Oktober 2026, Prabowo melantik lima menteri, yakni Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, serta Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
Selain itu, Prabowo juga melantik lima wakil menteri. Mereka adalah Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan, Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, serta Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Tak hanya merombak jajaran menteri dan wakil menteri, pada hari yang sama Prabowo juga melantik empat pejabat negara lainnya. Mereka yakni Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, Ariyanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. (Kum).
