Matanurani, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki keleluasaan besar dalam menentukan sosok Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, mekanisme konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk memilih satu dari dua nama yang diusulkan Presiden. Dengan mekanisme tersebut, penentuan calon pengganti Gibran praktis berada di tangan Prabowo.
Bivitri menilai, posisi Prabowo saat ini berbeda dibandingkan ketika menentukan pasangan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Sebagai Presiden, Prabowo tidak lagi harus mempertimbangkan elektabilitas calon maupun menghitung kekuatan politik dan ekonomi seperti saat memilih Gibran sebagai pendampingnya.
Menurut Bivitri, setidaknya ada sejumlah pertimbangan yang kemungkinan menjadi perhatian Prabowo dalam menentukan pengganti Gibran.
Pertama, Prabowo tidak lagi harus menghitung elektabilitas calon. Kedua, ia juga tidak perlu mempertimbangkan kalkulasi kekuatan politik dan ekonomi seperti ketika menentukan pasangan pada Pilpres 2024.
“Dan dia practically sudah powerful sekali sekarang dengan nyaris semua partai ada di bawah kendali dia (bahkan partai non-DPR seperti Partai Buruh), TNI yang makin kuat, dan Polri yang sudah difilter,” kata Bivitri lewat akun X miliknya, Kamis, 12 November 2026.
Ketiga, menurut Bivitri, Prabowo akan sangat memperhitungkan faktor loyalitas. Sosok yang dipilih harus benar-benar orang yang dipercaya untuk mendampinginya menjalankan pemerintahan.
Keempat, Prabowo juga perlu memperhitungkan kepentingan politik menuju 2029. Ia mengingatkan agar Prabowo tidak memilih sosok yang justru berpotensi menjadi pesaing bagi dirinya maupun lingkaran politiknya.
“Dia harus menghitung 2029, jangan sampai “membesarkan anak macan” yang akan bikin dia/ lingkarannya kalah,” tegasnya.
Bivitri turut menyoroti ketentuan dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 mengenai asal-usul calon Wapres yang diusulkan Presiden, yakni dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon Presiden dan Wapres pada Pilpres sebelumnya atau Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Namun, menurut dia, ketentuan tersebut dalam praktiknya tidak mengharuskan calon pengganti berasal dari anggota partai politik atau koalisi pengusung.
“Prabowo akan meminta persetujuan saja dari koalisi. Nggak harus anggota partai atau koalisi, asalkan disetujui koalisi,” pungkasnya. (Rmo).
