Matanurani, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) soal ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sudah final dan mengikat.
Sehingga, saat ini Gibran tak memiliki jalur lain untuk membuktikan ijazahnya, termasuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Hal ini disampaikan Yusril merespons pengajuan diri Gibran kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Selasa (10/11).
“Membuktikan itu kan di pengadilan. Pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian. Kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan. Nah, kalau pengadilan itu sudah bersifat final, kan hanya satu-satunya jalan mengajukan PK. Putusan MK tidak ada PK,” kata Yusril.
Yusril menjelaskan MA telah memutuskan membatalkan dan menyatakan tidak sah surat keputusan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pada 2019. Putusan tersebut juga memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan dimaksud.
PTUN tak Bisa Lawan Putusan MA
Dia menuturkan, putusan MA itu berpotensi berdampak terhadap gugatan yang saat ini, bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sebab, objek yang disengketakan dalam gugatan tersebut sama dengan objek yang telah diputus MA.
“Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, SK-nya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu, apalagi yang mau disengketakan?” jelasnya.
Yusril memperkirakan PTUN Jakarta dapat menghentikan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi setelah putusan MA dieksekusi.
Dia menambahkan, pembuktian keabsahan ijazah di luar pengadilan hanya dapat dilakukan melalui pembicaraan personal. Ia menilai persoalan tersebut merupakan masalah hukum yang harus diselesaikan melalui pengadilan.
“Jadi sebenarnya kalau untuk membuktikan di luar pengadilan, ya barangkali hanya pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi. Tapi masalah ini bukan masalah pribadi, ini adalah masalah hukum. Dan masalah hukum itu harus diputuskan oleh pengadilan, dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah membuat keputusan dan sudah bersifat final,” tuturnya. (Ini).
