Matanurani, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meluncurkan aplikasi anti penipuan (anti-scam apps) terintegrasi untuk memudahkan masyarakat mengidentifikasi modus kejahatan digital
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono memaparkan bahwa aplikasi tersebut dirancang untuk menjawab kebingungan masyarakat ketika menemui berbagai penawaran atau komunikasi mencurigakan terkait transaksi digital.
“Tentunya kembali lagi, ini adalah kolaborasi bersama-sama, kami akan me-launch anti-scam apps. Ini yang paling depan sekali,” ujar Dicky dalam acara Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11).
Dia merinci aplikasi anti-scam tersebut memiliki fungsi utama untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat memverifikasi status legalitas nomor telepon, memastikan keaslian tautan (link), mendeteksi keaslian pembicara atau konten berbasis manipulasi visual/audio (deepfake atau artificial intelligence/AI), hingga memeriksa rekam jejak rekening bank tujuan apakah aman atau justru terafiliasi dengan jaringan tindak kejahatan.
Menurutnya, urgensi kehadiran aplikasi ini dilatarbelakangi oleh minimnya saluran rujukan bagi konsumen saat mereka dihadapkan pada pesan singkat (SMS) penipuan, tautan palsu, maupun ragam tawaran produk fiktif di dunia maya yang selama ini kerap membuat bingung hendak diadukan atau dikonfirmasi ke mana.
Dari sisi pengembangan, Dicky mengungkapkan bahwa proyek pembangunan aplikasi ini saat ini tengah berada dalam tahap uji coba (sandbox). OJK, sambungnya, mendapat pendanaan sejumlah lembaga donor internasional seperti Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia (World Bank), dan Gates Foundation, perlindungan konsumen.
Lebih lanjut, aplikasi kerja aplikasi ini nantinya akan mengintegrasikan data secara real-time. Pada tahap awal peluncurannya, aplikasi ini akan difokuskan untuk memetakan status keamanan melalui pemisahan daftar hitam (blacklist) dan daftar putih (whitelist).
Secara bertahap, fitur tersebut akan diintegrasikan secara masif dengan ekosistem Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti), kementerian/lembaga terkait, penyedia jasa telekomunikasi, hingga asosiasi industri jasa keuangan.
“Nanti kalau sudah terhubung semua, bisa kita tambahkan dengan AI yang bisa melakukan network analysis,” ungkap Dicky.
Oleh karena itu, OJK mengajak seluruh pelaku industri dan pemangku kepentingan untuk turut serta berkontribusi menyumbangkan basis data, untuk memastikan sistem perlindungan dini dapat berfungsi optimal.(Bis).




































