JAKARTA,03/05-KELOLA DANA BPJS KETENAGAKERJAAN. Para peserta sedang meunggu untuk mendapatkan pelayanan di kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (03/05). Badan Penyelenggara Jjaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) menggenjot dana iuran peserta. Perusahaan yang dulu bernama Jamsostek ini gencar bekerjasama dengan berbagai pihak agar perusahaan disiplin membayar iuran kepesertaan karyawannya. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, saat ini, total dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 213 triliun. Angka ini sudah mencapai 86% dari target dana kelolaan akhir tahun sebesar Rp 246 triliun. KONTAN/Fransiskus Simbolon/03/05/2016
Matanurani, Jakarta — Ekonom Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Sonny Harry B Harmadi menilai BPJS Kesehatan perlu ikut menanggung klaim biaya perawatan pasien covid-19 ke depan. Sebab, pandemi corona diprediksi masih menjadi wabah hingga 2 tahun ke depan.
“Ada kemungkinan pandemi akan lebih lama dari perkiraan, bisa dalam dua tahun ke depan, sehingga perlu kebijakan di mana BPJS bisa menanggung biaya covid-19,” ujar Sonny di Sarasehan 100 Ekonom, Kamis (26/8).
Pasalnya, ia melanjutkan selama ini biaya perawatan pasien covid-19 ditanggung langsung oleh pemerintah. Tanggungan diberikan melalui pos kesehatan di program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Tapi, menurutnya, pemerintah tidak bisa terus menerus menanggung klaim biaya ini. Apalagi ketika covid-19 mewabah lebih lama di Tanah Air. Menurutnya, perlu mekanisme baru ke depan melalui BPJS Kesehatan.
“Ini sekaligus mendorong kepesertaan mencapai 100 persen,” imbuhnya.
Kendati begitu, ia belum memberi gagasan lebih lanjut mengenai seberapa besar porsi keterlibatan yang perlu diberikan BPJS Kesehatan ke depan. Begitu juga dengan besaran klaim yang sepatutnya ditanggung dan skemanya.
Sonny juga mengingatkan agar pemerintah mulai mereformasi penggunaan anggaran kesehatan agar porsinya tidak hanya besar pada pengeluaran kegiatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif atau setelah sakit dirasakan.
“Pembiayaan kesehatan harus ke hulu, ke preventif dan promotif, karena itu jauh lebih menghemat untuk jangka panjang. Serangkaian strategi di hulu ini, pencegahan, bisa dilihat sebagai investasi, sehingga penting,” tuturnya.
Khususnya di tengah pandemi covid-19 saat ini. Menurutnya, pemerintah perlu memberi alokasi anggaran agar masyarakat bisa menjaga kesehatannya agar tidak mudah terjangkit covid-19.(Cen).
