Matanurani, Jakarta – Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Industri Pertanian dan Kehutanan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Benny Pasaribu menyebutkan, skema perkreditan bagi petani, khususnya petani padi perlu disusun kembali agar bisa masif dan sistematik secara nasional.
Hal itu disampaikan Benny saat menutup Fokus Group Diskusi (FGD) KEIN tentang Strategi Permodalan yang Berkelanjutan dalam Pengembangan Agribisnis Padi di Jakarta, Senin (29/4).
“Sejak Kredit Usaha Tani (KUT) berhenti tahun 1999 lalu, tidak ada lagi kredit khusus bagi petani. Koperasi dan petani tidak mendapat skema kredit khusus pengganti KUT. Sementara KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang sudah diperkenalkan beberapa tahun belakang ini untuk membantu permodalan petani, dalam implementasinya masih ada bank pelaksana meminta tambahan agunan yang sulit dipenuhi petani,” ungkap Benny.
Karenanya lanjut Benny, perlu dibuat beberapa skema perkreditan berdasarkan komoditas. Dan pemerintah perlu menugaskan bank tertentu, misalnya BRI untuk komoditas Padi, dari hulu sampai hilir dalam sistem agrobisnis.
“Untuk itu, FGD KEIN ini perlu mengusulkan pembentukan Tim Kecil dan Terpadu untuk menyusun Bauran Kebijakan Permodalan bagi Petani Padi dan Koperasi yang berkelanjutan oleh OJK bekerjasama dengan KEIN.(Smn).
