Home News 2022, Risiko Ketidakpastian Paling Besar Masih dari Covid-19

2022, Risiko Ketidakpastian Paling Besar Masih dari Covid-19

0
SHARE
Anak-anak bermain sepeda di depan spanduk gerakan pencengahan COVID-19 di Desa Ilie Ulee Kareng, Banda Aceh, Aceh, Selasa (22/6/2021). Data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aceh menyebutkan sebanyak 1.831 anak di Provinsi Aceh terkomfirmasi positif COVID-19 dan 21 orang di antaranya meninggal dunia. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.

Matanurani, Jakarta, – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut risiko ketidakpastian di tahun depan yang paling besar masih berasal dari pandemi Covid-19. Ketidakpastian ini lantaran kembali merebaknya varian Covid-19 dengan jenis baru Omicron yang baru-baru ini muncul di berbagai negara.

“Pada 2022 fiskal kita akan terus sangat mendukung pemulihan ekonomi. Kami sangat menyadari bahwa kita masih menghadapi ketidakpastian yang paling besar, yaitu dengan Covid-19,” ujar Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci dalam acara “2nd International Upstream Oil and Gas 2021” yang ditayangkan di YouTube SKK Migas, Selasa,(30/11).

Menkeu mengaku bersyukur atas capaian penanganan dan pengendalian Covid-19 varian delta di Tanah Air yang semakin menunjukan hasil membaik dengan tren kasus harian Covid-19 yang terus menurun. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh berpuas diri atas pencapaian ini, namun harus tetap waspada dengan mencermati berbagai perkembangan.

“Kami sangat waspada dan tentunya mencermati apa yang sebenarnya sedang terjadi di berbagai belahan dunia dengan meningkatnya kasus atau mutasi kasus baru Omicron Covid-19 yang berasal dari Afrika Selatan, dan kini menyebar ke beberapa negara baik di Barat dan juga di Asia,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk terus mengendalikan Covid-19 melalui percepatan penyuntikan vaksinasi Covid-19 dan memperketat penerapan disiplin protokol kesehatan. Selain itu, di tahun depan pemerintah juga akan mendukung berbagai langkah penanganan Covid-19 dengan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional yang mengakomodir penanganan dari sisi kesehatan hingga program untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Secara rinci, pada tahun lalu anggaran PEN terserap lebih dari 80% atau Rp 575 triliun dari total anggaran yang dialokasikan. Begitu juga dengan anggaran PEN tahun ini yang akan dipercepat penyerapannya menjelang tutup tahun yang tersisa satu bulan lagi.

“Untuk tahun-tahun berjalan, anggaran 2021 tinggal satu bulan lagi, kita terus melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional atau sebut saja PEN, serta melaksanakan anggaran pemerintah agar kita bisa pulih,” tutur Menkeu.

Selain penanganan Covid-19, pemerintah juga terus melaksanakan reformasi struktural di berbagai sektor guna mendorong pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih optimal dan kuat.

“Pemerintah Indonesia juga terus melaksanakan reformasi struktural yang sangat ambisius. Hal ini dikarenakan Indonesia menyadari agar kita dapat pulih lebih kuat dengan pertumbuhan yang lebih baik dan berkelanjutan,” tuturnya.

Lebih lanjut, melalui reformasi struktural, Menkeu mengatakan pemerintah dapat mengatasi persoalan daya saing, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas hingga inovasi.

“Segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyederhanaan iklim investasi, birokratisasi yang mendalam serta penyederhanaan regulasi juga sangat-sangat-sangat relevan,”pungkasnya.(Bes).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here