Home News Pembatasan BBM Pertalite, Pengamat : Lebih Elok Jika Disesuaikan

Pembatasan BBM Pertalite, Pengamat : Lebih Elok Jika Disesuaikan

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Polemik sekitar BBM khususnya Pertalite kembali mencuat. Hal itu dipicu beberapa kasus kelangkaan Pertalite di SPBU yang biasanya menjual jenis BBM itu. Padahal, sebelumnya Pertalite sudah menjadi BBM penugasan.

Di sisi lain, Pemerintah juga sudah mengurangi kalau tak mau disebut mencabut BBM Premium. Masyarakat termasuk pelaku Ojol dan Ojek Pangkalan pun kini harus mengisi BBM kendaraannya dengan Pertalite atau Pertamax.

Aneh kalau sekarang Pertalite mulai langka di pasaran. Dan lebih ironis lagi, konon Pemerintah dan Pertamina tengah mengkaji pembatasan pembelian Pertalite hanya untuk golongan tertentu. Itulah yang kini memicu pro kontra di masyarakat.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan, sebagai BBM khusus penugasan, penjualan Pertalite memang perlu diatur. Tetapi bila sampai melakukan pembatasan atau penjatahan, pengawasan di lapangan akan sulit. Biaya yang harus dikeluarkan juga tidak sedikit.

“(Rencana) Ini kan sebetulnya pola yang berulang. Dulu pernah pakai RFID (radio frequency identification), pakai plat nomor kendaraan, tetapi implementasinya sulit. Selain itu, cost yang harus dikeluarkan kabarnya juga lebih besar dari penghematan yang didapat,” kata Komaidi seperti dikutip dari bisnis, di Jakarta, Selasa (31/5).

Misalnya, lanjut dia, harus menyiapkan RFID, menambah petugas pengawas di lapangan, dan lain-lain. Kalau sampai dilakukan pembatasan atau penjatahan, nanti yang kasihan petugas SPBU di lapangan. Ada masyarakat yang tidak mau tahu, kemudian memaksa untuk tetap mengisi Pertalite, jadi sebenarnya masalah ikutannya akan lebih banyak,” jelas Komaidi.

Karena itu menurut Komaidi daripada melakukan pembatasan atau penjatahan, menurut Komaidi lebih baik melakukan penyesuaian harga Pertalite. Pasalnya sebelum ditetapkan sebagai BBM khusus penugasan, konsumsi Pertalite memang sudah tinggi mencapai 25 juta kiloliter (KL) atau 25 miliar liter per tahun.

Bandingkan dengan konsumsi Pertamax yang hanya sekitar 5 juta KL per tahun. Kalau konsumsinya dibatasi, sementara masyarakat diminta untuk shifting dari Premium ke Pertalite, saya kira agak sulit.

“Apalagi konsumsi Pertalite sebelum ditetapkan jadi BBM khusus penugasan memang sudah tinggi. Daripada melakukan pembatasan atau penjatahan yang bisa menimbulkan pro dan kontak di lapangan, lebih baik menaikkan harganya sekitar Rp500-Rp1.000, itu lebih sederhana dan lebih menolong,” pungkasnya. (Bis).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here