Home Ekonomi Perketat Belanja Kementerian, Pemerintah Akan Prioritaskan Pembangunan Sarana Prasarana

Perketat Belanja Kementerian, Pemerintah Akan Prioritaskan Pembangunan Sarana Prasarana

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Di tahun berikutnya pemerintah akan memprioritaskan pagu anggaran untuk belanja-belanja yang terlihat di masyarakat. Misalnya saja untuk sarana dan prasarana pendidikan.

Sebanyak Rp34,1 triliun dari Pagu indikatif awal Kementerian/Lembaga akan dilakukan pengetatan yakni mengurangi belanjar barang. “Presiden meminta supaya Rp34,1 triliun itu direalokasikan untuk belanja-belanja yang lebih prioritas,” kata Menkeu di Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (18/7) seperti termuat dalam keterangan resmi.

Dana Rp34,1 triliun itu, menurut Menkeu, akan direalokasikan untuk sarana prasarana dari berbagai sekolah yang selama ini masih banyak yang rusak atau rusak sedang, rusak parah.

“Namun nanti di dalam hal implementasinya akan dilaksanakan oleh Menteri PUPR yang memiliki kapasitas teknis dan implementasi yang baik. Itu termasuk koordinasi dengan berbagai belanja untuk pembangunan sekolah-sekolah dan kelas-kelas yang rusak itu. Baik di Mendikbud maupun di tempatnya Menteri Agama dan yang selama ini dilakukan di daerah melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik,” terang Menkeu.

Menurut Menkeu, DAK fisik tahun ini yang jumlahnya Rp58 triliun, eksekusinya masih sangat rendah, hanya sekitar di bawah Rp8 triliun. Sementara pemerintah berharap bahwa kalau anggaran sudah dialokasikan bisa dilaksanakan.

Pembangunan Fisik Diutamakan

Oleh karena itu, lanjut Menkeu, Presiden menginstruksikan kepada Menteri PUPR untuk bisa menjalankan berbagai program yang sifatnya adalah pembangunan fisik meskipun itu adalah anggaran pendidikan.

“Nanti Presiden akan mengeluarkan semacam Inpres khusus agar untuk hal-hal yang sifatnya konstruksi dan pembangunan yang sifatnya fisik itu bisa dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Kementerian, yaitu Kementerian PUPR,” ujar Menkeu.

Beberapa menteri yang lain, bahkan Menteri Perdagangan, lanjut Menkeu, juga minta kalau untuk renovasi dan pembangunan pasar. Terutama kalau kena bencana alam, kebakaran, juga bisa dilakukan.

Jadi poinnya, lanjut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, bahwa koordinasi antarmenteri menjadi makin erat dan makin ter-organize. Sehingga tahun depan itu dengan uang yang ada kita bisa menghasilkan dampak yang makin terlihat.

“Dengan demikian, hasilnya itu bisa sebesar-besarnya akan nyata bisa dilihat oleh masyarakat. Apakah itu dalam bentuk bangunan sekolah, apakah dalam bentuk bangunan pasar, dan tentu infrastruktur yang lain,” terang Menkeu.

Khusus untuk insentif fiskal, Sri Mulyani menjelaskan, Kementerian Keuangan sekarang ini sedang melakukan inventarisasi dan me-review semua intensif-intensif yang diberikan kepada dunia usaha. Dengan demikian, lanjut Menkeu, bisa lebih accountable, menunjukkan dunia usaha apa mendapatkan insentif berapa, sehingga juga masyarakat bisa melihat hasilnya apa. (Inf).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here