Matanurani, Jakarta – Pada pertemuan Forum Rektor Indonesia Tahun 2018 lalu Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa revolusi Industri 4.0 yang sedang berlangsung harus diantisipasi secara serius.
Presiden ingin masyarakat di Indonesia memanfaatkan peluang revolusi industri 4.0 khususnya untuk kepentingan penguatan karakter bangsa di tengah era globalisasi yang sudah tidak terhindarkan lagi dan kompetisi antarnegara yang semakin ketat dimana semua negara ingin jadi pemenang.
Menurut Presiden, teknologi yang berkembang sangat cepat, dari hari per hari, teknologi terus berkembang dengan lalu lintas orang, lalu lintas barang, lalu lintas modal, lalu lintas informasi, semuanya berjalan sangat cepat.
“Digitalisasi, computing power dan data analytic telah melahirkan terobosan-terobosan yang mengejutkan di berbagai bidang, yang men-disrupsi kehidupan kita. Bahkan men-disrupsi peradaban kita, yang mengubah lanskap ekonomi global, nasional, dan daerah serta lanskap politik global, nasional dan daerah. Lanskap interaksi global, nasional, dan daerah. Semuanya akan berubah,” kata Kepala Negara saat itu.
Menanggapi keinginan Presiden mengantisipasi revolusi industri 4.0 tersebut, Ketua Kelompok Kerja pangan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Benny Pasaribu mengatakan sistem pendidikan vokasi atau pendidikan berbasis keahlian perlu dibenahi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang sesuai tuntutan revolusi industri 4.0 ke depan.
“Sistem pendidikan vokasi atau pendidikan berbasis keahlian perlu dibenahi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang sesuai tuntutan revolusi industri 4.0 ke depan,” kata Benny kepada matanurani di Jakarta, Kamis (29/3).
Menurut Benny tuntutan tersebut merupakan peralihan kebutuhan tenaga kerja di industri. Misalnya pekerjaan mekanis atau yang membutuhkan ketrampilan rendah akan tergantikan oleh otomatisasi mesin hingga kecerdasan buatan, sedangkan pekerjaan yang membutuhkan kreativitas atau keterampilan tinggi akan semakin banyak dan cuma bisa diisi oleh manusia.
“Karenanya antisipasi yang perlu disiapkan dari sekarang adalah vokasi yang dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi,” ungkap Benny.
Peran pendidikan vokasi menurut Benny akan sangat penting karena bisa mencetak pekerja yang sudah memiliki keahlian sesuai kebutuhan industri. Harapannya, tingkat ketrampilan pekerja tersebut sudah ada di level menengah atau tinggi ketika masuk ke industri.
Pada sisi lain lanjut Wakil Ketua Umum Partai Hanura ini, sertifikasi perlu dibenahi agar bisa menjadi penanda kemampuan pekerja dan diakui oleh industri. Sehingga acuan keahlian seseorang di era revolusi industri 4.0 bukan ijazah semata.
“Untuk level menengah tinggi yang berarti bisa berhadapan di era digital, diperlukan sertifikasi yang berbasis kompetensi,” terang Benny.
Jadi pekerja bukan hanya memiliki ijazah. Ketika dia punya kemampuan atau kompetensi tertentu, hal itu bisa dibuktikan melalui sertifikat. Misalnya setelah mendapat vokasi dari Balai Latihan Kerja.
“Artinya ketika pekerjaan itu terganggu atau terdampak dari digital ekonomi, para pekerja tidak harus khawatir karena mereka akan masuk kategori yang tidak mudah digantikan oleh proses otomatisasi,” ujar Benny.
Adapun revolusi industri 4.0 adalah istilah yang pertama kali muncul di Jerman pada tahun 2011. Pada pertemuan Forum Economi Dunia tahun 2015, Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan, revolusi industri 4.0 merupakan sistem yang mengintegrasikan dunia online dengan produksi industri.
Efek revolusi tersebut adalah meningkatnya efisiensi produksi karena menggunakan teknologi digital dan otomatisasi, serta perubahan komposisi lapangan kerja. Ada kebutuhan tenaga kerja baru yang tumbuh pesat, sekaligus ada kebutuhan tenaga kerja lama yang tergantikan oleh mesin. (Smn).
