Matanurani, Jakarta – Ketua Pokja Pangan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Dr. Benny Pasaribu menilai kebijakan impor beras oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) sangat bertentangan dengan program kedaulatan pangan Nawacita Presiden Jokowi.
“Impor beras bulan ini sangat bertentangan dengan program kedaulatan pangan Nawacita Presiden Jokowi,” kata Benny yang juga mantan Ketua KPPU ini kepada matanurani, di Jakarta, Sabtu (13/1).
Menurut Benny, urgensi dikeluarkannya kebijakan impor beras 500 ribu ton pada akhir Januari nanti patut dipertanyakan lantaran stok beras yang dikuasai Bulog cukup besar dan Kementerian Pertanian pun mengklaim akan ada panen raya pada Februari 2018.
Kementan juga pernah bilang impor tidak dibutuhkan karena produksi lokal sudah melebihi kebutuhan dalam negeri atau surplus beras telah mencapai 10 juta ton lebih. Sementara Kemendag melakukan impor beras diperlukan untuk menjaga stok cadangan pemerintah di Bulog.
“Logikanya, jika stok Bulog masih besar maka gudang-gudangnya masih penuh dengan beras. Lantas pertanyaannya, jika panen terjadi Febuari nanti apakah Bulog masih bisa membeli dari petani, mau disimpan dimana? Harga di petani saat panen akan jatuh, siapa yang bertanggung jawab?, tanya Benny yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura ini.
Sejatinya beras cadangan stok pemerintah atau Bulog lanjut Benny dipenuhi dari gabah atau beras petani, bukan dari impor. Jika harga beras cenderung naik sekarang maka saatnyalah beras dari gudang Bulog dijual ke pasar.
Silahkan gelontorkan beras dari gudang Bulog ke pasar sampai harga turun, sekaligus mengosongkan gudang agar bisa membeli beras atau gabah kembali dari petani saat panen raya nanti.
“Jadi rasanya kurang bijak dan pastinya tidak masuk akal sehat jika dilakukan impor beras bulan ini apalagi jumlahnya sangat fantastik, 500 ribu ton,” jelas Benny.
Jika impor 500 ribu ton dilakukan oleh Kemendag pada akhir Januari ini maka dampaknya akan sangat buruk bagi petani saat panen nanti dan program kedaulatan pangan Nawacita bisa terancam gagal.
Kebijakan kementerian sejatinya ditujukan untuk membantu rakyat agar lebih sejahtera, untuk masyarakat adil dan makmur.
“Ingat, angka kemiskinan justru terbesar di pedesaan dan masalah kesenjangan ekonomi masih menganga, dan urgen untuk diturunkan,” kata Benny.
Impor beras bulan ini sangat bertentangan dengan arahan Presiden Jokowi dalam sidang Kabinet pertama minggu lalu yang menetapkan fokus tahun ini untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. (Smn)
