Matanurani, JAKARTA – Pemerintah diminta serius memperbaiki citra sektor pertanian nasional yang terpuruk akibat berbagai kebijakan yang justru tidak berpihak pada kepentingan petani sendiri, bahkan mematikannya.
Selain bisa menarik generasi muda menekuni bidang pertanian, pembenahan citra pertanian juga berpotensi menarik minat investor asing maupun domestik. Sebab, mereka akan melihat pemerintah memiliki komitmen tinggi membangun sektor yang seharusnya menjadi unggulan ekonomi Indonesia tersebut.
Anggota Pokjasus Dewan Ketahanan Pangan, Ahmad Yakub, mengemukakan Presiden beberapa waktu lalu menyindir mayoritas lulusan fakultas pertanian justru lebih memilih bekerja di bidang non-pertanian seperti perbankan.
“Kenyataan di lapangan justru menunjukkan, pemerintahlah yang membuat dunia petani nasional memiliki citra miskin, susah, dan kotor. Ini akibat kebijakan-kebijakan para pembantu Presiden yang lebih memihak importir pangan, bukan petani sendiri,” katanya, Kamis (5/10).
Menurut Yakub, citra sektor pertanian makin terpuruk setelah banyak petani yang dimiskinkan oleh kebijakan-kebijakan seperti penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), pembiaran perburuan rente impor pangan, praktik kartel, dan monopoli. Selain itu, citra petani juga lekat hanya dengan berita bantuan-bantuan sosial dari pemerintah.
“Artinya para generasi muda bangsa ini memang tidak mendapat dukungan imajinasi yang baik tentang pertanian. Kalau generasi muda sudah takut dengan pertanian, masa depan bangsa ini mau jadi apa? Kita semua akan mati kelaparan kalau terus mengandalkan impor. Buat apa ada fakultas pertanian, jika sektor pertanian tak didukung,” tandas dia.
Yakub menambahkan potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah akan sulit menarik investor asing apabila sistem kroni, kartel, dan monopoli yang melanggar asas demokrasi ekonomi, masih berkembang di dalam negeri.
Padahal, lanjut dia, terwujudnya asas demokrasi ekonomi di Indonesia itu penting sekali, menjadi syarat investasi asing masuk di Tanah Air. Itu merupakan asas kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mayoritas anggotanya negara maju.
“Berbagai kebijakan yang melanggar UU tentang demokrasi ekonomi itu seharusnya sudah kita tinggalkan. Bagaimana investasi asing mau masuk Indonesia dan mengembangkan inovasi, jika kita membiarkan kartel dan monopoli,” papar dia.
Sebelumnya dikabarkan, berbagai kebijakan pertanian yang dikeluarkan pemerintah dinilai justru berdampak mematikan petani nasional, serta berpotensi melanggar konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.
Hal itu bakal membuat iklim investasi di Indonesia tidak kondusif di mata pemodal. Sebab, investor akan melihat lemahnya komitmen pemerintah dalam mendukung sektor yang sangat penting bagi satu bangsa seperti pertanian, selain menyoroti adanya masalah dalam kepastian hukum.
“Kebijakan yang berdampak mematikan petani sendiri tidak mungkin kondusif untuk investor mana pun, baik asing maupun dalam negeri,” tegas Guru Besar Ekonomi Pertanian UGM Yogyakarta, Masyhuri.(Koj).
