Usaha Presiden Jokowi untuk membuat pemerataan harga barang di Indonesia patut mendapatkan apresiasi. Perhatian paling serius adalah terkait harga barang di Papua. Selama lebih dari setengah abad, masyarakat Papua harus berbelanja dengan harga barang bisa mencapai seribu kali lipat dari harga barang di Jakarta,
Usaha Jokowi itu dicanangkan sejak masa kampanye pilpres. Ketika Jokowi mengangkat persoalan perbedaan harga barang yang sangat tinggi itu, sebagian masyarakat Indonesia di luar Papua heran. Apa yang dikemukakan Jokowi menjadi informasi yang relatif baru bagi masyarakat Indonesia dan mungkin juga bagi pemerintah Indonesia itu sendiri. Selama puluhan tahun informasi seperti ini tidak diangkat media-media besar yang menjadi rujukan masyarakat Indonesia. Media lebih sering mengangkat soal konflik di Papua dengan kriminalisasi masyarakat Papua sebagai separatis atau kriminal.
Untuk mengatasi perbedaan harga tersebut, pemerintah di bawah pimpinan Jokowimencanangkan program Tol Laut untuk memudahkan distribusi barang ke dan dari Papua. Tol laut ini sudah berjalan, namun harga barang tetap tidak berubah. Sebab harga barang yang mahal terletak di wilayah pegunungan yang hanya bisa diakses dengan pesawat terbang. Sementara Tol Laut hanya bisa melayani masyarakat yang ada di wilayah pesisir.
Selain Tol Laut, pemerintahan Jokowi pun sedang melakukan pembukaan jalan yang dapat mengatasi keterisolasian wilayah pegunungan. Jalan Trans Papua itu pun sedang dikerjakan. Baru-baru ini, masyarakat Papua sangat marah karena adanya berita yang mengungkapkan bahwa jalan Trans Papua itu telah bisa dilalui. Masyarakat marah karena berita tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa jalan yang dimaksud sudah selesai dikerjakan.
tabloidjubi.com/artikel-3894-jalan-trans-papua-antara-propaganda-rencana-dan-kisah-nyata.html
Selain upaya membangu akses transportasi, presiden pun mencanangkan kebijakan BBM Satu Harga. Dalam kunjungannya pada akhir Tahun 2016 lalu, Jokowi sekaligus meluncurkan pesawat pengangkutan BBM aga bisa membuat harga BBM sesuai harga di Jawa.
Saat kunjungan ke Dekai ibu kota kabupaten Yahukimo, dua APMS yang ada di sana aktif dan harga jual BBM pun sesuai dengan harga subsidi yang ditetapkan pemerintah. Sayangnya setelah seminggu Jokowi meninggalkan Papua, satu APMS kembali tidak aktif dan harga BBM pun tembus menjadi Rp 100.000 per liter. Tentu saja harga BBM pada APMS tetap sesuai harga subsidi. Harga yang mahal terjadi di tingkatan para pengecer. Namun, gembar gembor harga BBM yang sama dengan di luar Papua sudah menjadi konsumsi masyarakat indonesia. Jokowi pun dipuja puji. Masyarakat Papua kembali menderita. Dari jauh, media di Jakarta mengabarkan kesuksesan itu dan meraup untung.
Masalah BBM di Pedalaman Papua sesungguhnya bukanlah soal distribusi saja, tetapi ada permainan yang menyebabkan harga BBM menjadi mahal. Terkait hal ini, setahun sebelum Jokowi bergerak mengatasi masalah BBM, sekelompok anak muda di Wamena yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jayawijaya dan se-Pegunungan Tengah Papua (FMJ-PTP) melakukan advokasi selama lima bulan untuk mengatasi mmasalah tingginya harga BBM.
Sejak Agustus 2015, harga BBM di Wamena mencapai lebih dari seratus ribu rupiah per liter. Karena itu, FMJ-PTP melakukan penelitian dan menemukan bahwa persoalan BBM tidak terjadi pada tingkat APMS. Harga BBM di tiga APMS yang ada di Wamena tidak berubah. Yang jadi soal adalah adanya penimbunan oleh oknum-oknum tertentu.
Selain itu, pada akhir tahun pesawat kargo dipaksa untuk mengangkut material pembangunan sehingga mengabaikan kebutuhan BBM masyarakat. Dengan itu terjadi kelangkaan BBM di Wamena dan para penimbun BBM pun meraup untung besar.
Temuan FMJ-PTP pun menunjukkan ketidakjelasan kuota BBM untuk Jayawijaya setiap harinya. Karena itu, FMJ-PTP melakukan advokasi yang menuntut pemerintah untuk bekerja serius mengawasi distribusi BBM. Setiap tahun ada tim pengawas distribusi BBM yang dibentuk Pemerintah Jayawijaya, namun tim ini hampir tidak pernah bekerja.
Setelah advokasi yang dilakukan oleh FMJ-PTP, harga BBM pun relatif stabil. Harga BBM pada para pengecer pun stabil berkisar antara Rp 11.000 hingga Rp 15.000. Padahal sebelumnya harga terendah adalah Rp 25.000 per liter.
Hal ini menunjukkan bahwa persoalan BBM bukan terutama karena masalah pengangkutan yang sulit tetapi soal adanya permainan pada tingkat lokal. Artinya, harga BBM yang mahal bukan pada APMS tetapi pada para penjual eceran yang membeli BBM dengan harga subsidi di APMS. Untuk itu, yang diperlukan adalah keseriusan pengawasannya dan pemberian hukuman tegas bagi para penimbun BBM.
Tentu saja masalah pengangkutan masih harus diperhatikan karena ada banyak wilayah yang masih kesulitan mendapatkan jatah BBM subsidi. Pertanyaannya kemanakah kuota BBM subsidi yang menjadi jatah kabupaten-kabupaten yang tidak bisa diangkut tersebut?
Asal Bapak Senang
Tanpa keseriusan dalam mengawasi distribusi BBM, wacana BBM satu harga di hanya menjadi ajang bagi bawahan Jokowi untuk mendapat perhatian Jokowi. Faktanya harga BBM di berbagai wilayah tetap mahal dan langka. Namun, laporan ke Jokowi akan berupa laporan kesuksesan mengatur satu harga BBM di Papua seperti di Jawa. Berita berbagai media nasional pun menunjukkan bahwa program BBM satu harga itu telah sukses. Namun masyarakat Papua tetap kesulitan.
Untuk lebih jelasnya, harga BBM di Papua memang sesuai harga subsidi. Harga yang berbeda adalah pada level para pengecer. Karena itu yang dibutuhkan adalah pengawasan agar harga pada para pengecer tidak terlalu tinggi sebab para pengecer pun membeli BBM dari APMS dengan harga subsidi.
Selain itu, pemerintah pun mesti mengawasi biaya pengangkutan barang melalui pesawat kargo. Hal ini penting karena pengalaman di Jayawijaya menunjukkan bahwa sebelum ada banyak pesawat kargo, biaya pengangkutan barang dari Jayapura ke Wamena berkisar pada level Rp 7.000 per Kg. Namun kini justru bertambah mahal menjadi Rp 10.000 hingga Rp 12.000. Hal ini terjadi sejak adanya tambahan pesawat kargo milik pejabat di papua sendiri. Jika biaya pengangkutan barang tidak dikontrol, maka bukan tidak mungkin setiap tahun akan ada berita tingginya harga BBM di pedalaman Papua
