Matanurani, Jakarta – Komite II Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang membawahi isu ekonomi, keuangan, pembangunan dan lingkungan hidup telah mengadopsi 22 rancangan resolusi yang diajukan oleh Group of 77 and China (G-77).
Dalam hal ini, para diplomat Indonesia memiliki peran sentral selama proses negosiasi di Komite II sebagai fasilitator untuk resolusi mengenai inklusi keuangan. Juga sebagai negosiator G-77 untuk resolusi mengenai sains, teknologi dan inovasi.
Kedua resolusi tersebut berhasil disahkan dengan kesepakatan seluruh anggota PBB pada Sidang Pleno Komite II SMU PBB.
“Peran aktif Indonesia di Komite II mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memajukan, tidak hanya kepentingan nasional, tetapi juga kepentingan negara-negara berkembang di PBB di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan,” kata Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani.
Menurut keterangan pers Kemlu, sebagai fasilitator mengenai resolusi inklusi keuangan, Indonesia memimpin dan memfasilitasi negosiasi antara seluruh negara anggota PBB dan kelompok negosiasi di PBB, seperti G-77, Uni Eropa dan CANZ (Kanada, Australia dan Selandia Baru).
Resolusi tersebut mendorong peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat dan pengembangan inovasi digital di sektor keuangan.
Selain itu Indonesia bersama dengan Thailand juga berperan sebagai koordinator G-77 untuk resolusi mengenai sains, teknologi, dan inovasi (STI) yang memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di bidang STI khususnya untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).(Viv).
