Matanurani, Jakarta – Pemerintah menyiapkan skema penyerapan kelebihan produksi jagung oleh Perum Bulog untuk menjaga harga di tingkat petani sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku pakan bagi peternak.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Pertanian membangun sistem pasokan jagung pakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah menghubungkan petani jagung dan peternak dalam satu kelembagaan koperasi.
Melalui sistem tersebut, produksi jagung diharapkan dapat direncanakan sesuai kebutuhan industri peternakan, sehingga pasokan bahan baku pakan lebih terjamin.
“Kita membangun sistem closed system dari hulu ke hilir. Tidak seperti dulu. Apa maksudnya? Dari hulu kita membangun kelompok tani bersama peternak, peternak dengan petani jagung menjadi satu kesatuan, membentuk koperasi. Jadi tanam jagung sendiri, dibantu oleh pusat,” kata Amran dalam keterangan terulis dikutip, Rabu (28/10).
Pernyataan itu disampaikan Amran setelah menghadiri Rapat Koordinasi Kemitraan Jagung Pakan bersama perwakilan peternak dari berbagai daerah di Indonesia.
Amran menjelaskan, kebutuhan jagung untuk pakan nasional diperkirakan mencapai 1,8 juta ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus menyiapkan cadangan pasokan, pemerintah merencanakan penanaman jagung di lahan seluas 300.000 hektare dengan produktivitas yang ditargetkan mencapai 7 ton per hektare.
Dengan asumsi seluruh lahan tersebut ditanami dan menghasilkan sesuai target, potensi produksinya mencapai 2,1 juta ton. Namun, realisasi produksi tetap bergantung pada luas tanam efektif, produktivitas aktual, serta waktu dan keberhasilan panen.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme penyerapan apabila produksi jagung melampaui kebutuhan peternak. Dalam skema tersebut, Perum Bulog akan membeli kelebihan hasil panen agar produksi petani tetap terserap dan harga di tingkat petani dapat terjaga.
Jagung yang telah diserap Bulog nantinya dapat disalurkan kembali kepada peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ketika pasokan mengalami kekurangan. Dengan mekanisme ini, pemerintah berupaya menghubungkan kepentingan petani sebagai produsen dengan peternak sebagai pengguna bahan baku pakan.
Selain mengandalkan jagung dalam negeri, pemerintah juga berupaya mengendalikan biaya bahan baku pakan lainnya, yakni bungkil kedelai. Amran mengatakan, harga bungkil kedelai ditetapkan sebesar Rp8.630 per kilogram melalui ID FOOD.
Harga tersebut berada di bawah kisaran harga pasar sebelumnya yang disebut mencapai Rp10.000-Rp12.000 per kilogram.
Oleh karena itu, Amran berharap melalui pengendalian harga tersebut dapat membantu menekan biaya produksi peternak, terutama ketika harga bahan baku pakan mengalami kenaikan. (Aku).
