Matanurani, Jakarta – Pemerintah perlu lebih fokus mendorong industrialisasi terutama pada hilirisasi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani, industrialisasi maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif untuk mengatasi persoalan ekonomi yang masih menghambat.
Empat sektor tersebut merupakan keunggulan komparatif yang lebih mudah dijadikan sebagai keunggulan kompetitif bangsa Indonesia, dan sekaligus sebagai lokomotif atau motor penggerak terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya terutama dalam menghadapi pertarungan ekonomi global.
Hal itu disampaikan Ketua Pokja Pangan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Benny Pasaribu dalam pengantarnya pada FGD KEIN bertajuk Pembiayaan Industrialisasi Pertanian dan Kehutanan, di Hotel Le Meridien Jakarta, Kamis (14/12).
“Industrialisasi perlu di dorong dengan melakukan perubahan sejumlah kebijakan secara fundamental yang diikuti dengan koordinasi dan sinergisitas antar K/L dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” terang Benny.
Perubahan kebijakan dimaksud menurut Benny antara lain, pembangunan infrastruktur pada konektivitas antara sentra produksi bahan baku dari desa ke lokasi klaster industri dasar (hulu) hingga ke kawasan industri (hilir).
Pembangun sistem klaster dan kawasan industri kata Benny sangat diperlukan untuk menarik bagi investor dengan menjamin ketersediaan lahan, energi, keamanan, insentif fiskal, dan fasilitas industri lainnya.
“Saya yakin, apabila industrialisasi ini dikembangkan terutama pada empat sektor, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2019-2045 bisa mencapai diatas 7%, dan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi akan menurun secara signifikan,” jelas Benny.
Dalam kaitannya dengan industrialisasi tersebut, Benny berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan sektor industri keuangan non bank, bisa mengarahkan dana-dana pembiayaan melalui perbankan ataupun industri keuangan.
“Prioritas tentunya industri yang bahan bakunya melimpah dan itu yang harus kita dorong sesuai cita-cita dan harapan Presiden Jokowi dalam memanfaatkan potensi bahan baku lokal. Sehingga pembiayaan di hulu dan industri hilir bisa diarahkan kesana,” kata Benny.
Benny menilai pembiayaan memang masih menjadi handicap atau rintangan dalam industrialisasi pertanian dan kehutanan. Namun, harus dicatat industrialisasi mampu menjadi solusi mengatasi kemiskinan dan memperbesar peluang lapangan kerja.
“Karenanya, kita harus secepatnya membentuk tim percepatan pembiayaannya. Pembiayaan harus jadi program bersama KEIN dan OJK dalam Industrialisasi,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida menambahkan pembiayaan industrialisasi pertanian dan kehutanan bisa dilakukan dengan mendorong dan memberikan inovasi pembiayaan lewat pasar modal.
“Pembiayaan itu bisa didorong oleh pasar modal. Namun, kita lihat dulu kebutuhannya secara bertahap. Jika pemerintah menilainya strategis maka industri perbankan akan diarahkan kesana,” kata Nurhaida.
OJK sendiri, kata Nurhaida dalam percepatan akses keuangan di sektor pangan telah memperkenalkan dan mengimplementasikan skema pembiayaan secara rantai nilai (value chain financing) lewat program AKSI (Akselerasi, Sinergi dan Inklusi Keuangan) di bidang pangan yang diluncurkan Presiden Jokowi tahun lalu.
“AKSI Pangan ini merupakan upaya nyata OJK bersama Kementerian terkait serta pelaku industri jasa keuangan untuk mempercepat dan meningkatkan pembiayaan sektor pangan. Sehingga dapat menjawab masalah terbatasnya akses pembiayaan khususnya di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan sebagai sektor ketahanan pangan,” tukas Nurhaida.
Dalam FGD kali ini dihadiri, Deputi Direktur Bank Indonesia, Donni Fajar Anugerah, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Andriyanto SE, MM, MA Phd, dan Djoko Purwanto, Senior Vice Presiden BRI. (Smn).
.
