Home Keuangan Warisan Utang Jumbo Jokowi Bikin Prabowo Dibelit Defisit Anggaran Rp616 Triliun

Warisan Utang Jumbo Jokowi Bikin Prabowo Dibelit Defisit Anggaran Rp616 Triliun

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Gara-gara warisan utang jumbo nyaris Rp8.500 triliun dari rezim Jokowi, pemerintahan Prabowo Subianto dihadapkan kepada masalah besar. Yakni jebolnya anggaran hingga Rp616 triliun pada 2025.

“Defisit sebesar Rp616 riliun yang harus disangga pemerintahan Prabowo, merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang ditempuh pemerintahan sebelumnya, terutama era Jokowi,” kata mantan Staf Ahli Pansus BLBI Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hardjuno Wiwoho, Jakarta, dikutip Senin (28/10).

Defisit tersebut, kata dia, merupakan akumulasi dari jumbonya utang yang baru yang diputuskan pemerintahan Jokowi, demi pembangunan sejumlah proyek infrastruktur. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), utang pemerintah per 31 Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun.

Jumlah utang yang nyaris Rp8.500 triliun itu, setara dengan 39 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Proyek-proyek infrastruktur era Jokowi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi itu, sifatnya hanya jangka pendek. Jangka panjangnya, menambah beban pembiayaan bagi pemerintahan Pak Prabowo. Karena utangnya harus dibayar,” ungkapnya.

Selama Jokowi berkuasa, kata Hardjuno, kebijakan fiskalnya terlalu ekspansif yang menghasilkan penumpukan utang baru. Proyek pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga pembangkit listrik yang digarap secara massif, menggunakan skema pembiayaan yang sebagian besar berasal dari penarikan utang.

“Utang ini memberikan manfaat hanya untuk pembangunan infrastruktur. Efek jangka panjangnya kini dirasakan dalam bentuk defisit anggaran,” tambahnya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, lanjutnya, disahkan tiga hari sebelum pergantian pemerintahan, menciptakan defisit Rp616 triliun. Nantinya, defisit sebesar itu bakal ditutup dengan utang baru Rp775 triliun.

“Ini bukan kebijakan yang bisa langsung diubah. Presiden Prabowo mewarisi situasi fiskal yang sudah penuh dengan tekanan utang. Meski beliau mulai mengelola anggaran pada 2025, kebijakan yang dibuat pemerintahan sebelumnya masih sangat memengaruhi ruang gerak fiskal pemerintah baru,” kata Hardjuno.

Namun demikian, Hardjuno optimistis, pemerintahan Prabowo mampu mengambil langkah-langkah yang teliti dalam mengatasi situasi ini.

Dalam rapat kabinet perdana, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, terutama terkait pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran dan korupsi.

“Teliti, itu yang ditekankan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan efektif dan tepat sasaran, tanpa kebocoran dan tanpa korupsi,” ujar Hardjuno.

Dalam mengelola warisan defisit Jokowi, lanjutnya, pemerintahan Prabowo menekankan pentingnya pengawasan keuangan negara. Di mana, pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran menjadi prioritas Utama.

“Pemerintahan Prabowo sudah menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran. Program pembangunan akan terus berjalan, tetapi dengan pengawasan ketat, untuk menghindari kebocoran anggaran,” tambah Hardjuno. (Ini).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here