Matanurani, Jakarta – Pemerintah terus mengejar target sertifikasi tanah bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan tujuh juta bidang tanah milik masyarakat telah tersertifikasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, adanya sertifikasi tanah ini sebenarnya bukan hanya sebagai bentuk kepastian hukum bagi masyarakat yang menempati sebidang tahan tertentu.
Lebih dari itu, program sertifikasi tanah ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses bagi masyarakat akan produk-produk jasa keuangan atau bisa disebut inklusi keuangan.
“Ada Perpres mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Di dalamnya ada beberapa pilar yang perlu kita jalankan, mulai edukasi dalam bidang ini bahkan sertifikasi tanah rakyat. Kenapa dia penting dalam rangka pengembangan keuangan inklusif? Karena masyarakat kita dalam hal panjang itu masih sedikit yang tanahnya punya sertifikat,” ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/2).
Dengan sertifikat tanah yang dimiliki masyarakat maka akan memberikan manfaat dan menjadi modal untuk dapat mengakses produk-produk jasa keuangan seperti perbankan. Contohnya, sertifikat tanah bisa menjadi agunan bagi masyarakat dalam mengajukan pinjaman modal usaha.
“Kenapa penting? Enggak usah bicara keuangan inklusi kalau pendidikan rendah, tanah pun tak punya. Punya tapi enggak ada sertifikat. Terus pakai apa? Kita mendorong benefit bagi masyarakat luas,” kata dia.
Oleh sebab itu, lanjut Darmin, pemerintah terus mendorong program sertifikat tanah bagi masyarakat. Bahkan pada 2023 diharapkan semua tanah yang ada di Indonesia telah sertifikasi.
”Kalau di masa lalu kita sudah hitung, kita hanya mampu sertifikasi 650 ribu bidang (per tahun). Tahun kemarin tidak tanggung-tanggung ditetapkan 5 juta, tahun ini 7 juta, tahun depan 9 juta. Sehingga sebagian besar di Indonesia ini sudah harus disertifikasi dalam 2 tahun,” ujar dia.(Lip).
