Matanurani, Jakarta — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ada sepuluh kementerian yang mendapatkan alokasi anggaran besar pada RAPBN 2020 nanti. Dari jumlah tersebut, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi tiga kementerian dan lembaga yang mendapatkan porsi anggaran terbesar.
Tercatat, Kemenhan diberikan alokasi anggaran sebesar Rp127,4 triliun atau meningkat dibanding proyeksi tahun ini yang sebesar Rp109,6 triliun. Sementara itu, anggaran Kementerian PUPR tercatat Rp120,2 triliun dan Polri tercatat Rp90,3 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak merinci alasan terkait besarnya anggaran Kemenhan. Namun menurutnya, anggaran pertahanan dan keamanan yang terdapat di Kemenhan dan Polri memang cukup besar demi mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun depan.
Sementara itu, untuk Kementerian PUPR juga besar lantaran pemerintah menaikkan anggaran infrastruktur dari Rp399,7 triliun di tahun ini menjadi Rp419,2 triliun di tahun depan.
Rencananya, anggaran itu dibelanjakan untuk konstruksi 837 kilometer (km) jalan baru, 6,9 km jembatan baru, dan 49 bendungan baru.
“Ini menyebabkan Kementerian PUPR masih tetap mendapatkan alokasi anggaran tertinggi di tahun depan,” jelas Sri Mulyani, Jumat (16/8).
Di luar tiga lembaga tersebut, anggaran tertinggi selanjutnya diberikan kepada Kementerian Sosial dengan nilai Rp62,8 triliun, Kementerian Kesehatan sebesar Rp57,4 triliun, dan Kementerian Perhubungan dengan nilai Rp42,7 triliun.
Hanya saja, anggaran Kemensos ternyata meningkat 9,79 persen dibanding tahun sebelumnya Rp41,2 triliun, di mana kenaikan ini lebih besar dibanding Kemenkes 0,17 persen dan Kemenhub yang justru menurun 5,32 persen.
Menurut Sri Mulyani, kenaikan anggaran Kemensos disebabkan karena peningkatan anggaran bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah. Sebab tahun depan, pemerintah akan mengubah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi kartu sembako.
Jika BPNT memiliki nilai bantuan Rp110 ribu per bulan, maka Kartu Sembako berisi nilai bantuan sebesar Rp150 ribu per bulan. Adapun rencananya, anggaran kartu sembako tahun depan sebesar Rp28,1 triliun atau meningkat dibanding anggaran BPNT 2019 sebesar Rp20,4 triliun.
“Dan kami harapkan ini bisa memperbaiki akses masyarakat terhadap bahan pangan nantinya,” imbuh dia.
Secara keseluruhan, belanja K/L ini termasuk ke dalam rencana belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.670 triliun. Namun menurutnya, rencana belanja K/L ini masih belum final lantaran masih ada pos anggaran yang belum memiliki ‘rumah’.
Salah satunya, lanjut Sri Mulyani, adalah anggaran kartu pra-kerja sebesar Rp10 triliun di tahun depan. Memang, kartu pra-kerja ini merupakan bagian dari anggaran pendidikan, namun lembaga pengelolanya masih belum ditentukan.
“Beberapa pos belum di-assign karena design belum dilakukan secara matang. Kami masih menunggu beberapa program untuk dimatangkan,” pungkas dia. (Cen).
