Matanurani, Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) akan menerapkan pola swakelola dalam mengatasi ketersediaan dan mutu benih pada setiap daerah-daerah.
Hal itu akan menjadi prioritas alokasi anggaran pusat dalam pemeliharaan kebun sumber benih, penguatan institusi terkait penangkar dan juga lembaga pengawasan.
Penerapan pola swakelola namtinya akan melibatkan peran UPT Pusat ataupun UPTD di Provinsi maupun Kabupaten yang memiliki tugas dan fungsi penyediaan benih.
“Penyediaan benih diharapkan lebih tepat waktu, terjamin mutunya dan lebih murah.Dan tahun 2018 mendatang seluruh penyediaan benih dilakukan secara swakelola,” kata Direktur Jenderal Perkebunan, Ir Bambang, MM dalam Rapat Koordinasi Perbenihan di Bogor, (23/5l).
Karenanya, lanjut Bambang daerah harus menginvetarisir ketersediaan sumber benih dan mempersiapkan perangkat UPTD Produksi Benih dan berkoordinasi ke Pusat. Sehingga Pemda dapat memanfaatkan momentum tersebut.
Melalui penyediaan swakelola, UPTD bisa bekerjasama dengan penangkar untuk pengadaan benih karena fasilitas UPTD di daerah masih terbatas. Dan pemilik sumber benih akan memberikan jaminan pasar.
Namun secara gradual Ditjenbun juga akan mengembangkan desa mandiri benih dimana pada sebuah desa masyarakatnya dilibatkan pada proses produksi bibit memanfaatkan sumber benih yang ada di desa tersebut.
“Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat menyediakan kebutuhannya sendiri. Lalu saat masyarakat ingin menjual, akan difasilitasi kelembagaan di desa yang nantinya memiliki izin produsen benih,” pungkas Bambang. (Per)
