Matanurani, Jakarta – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yusnar Yusuf berpandangan bahwa forum atau Ijtima Ulama III terkait dugaan kecurangan Pemilu 2019 tak bisa dikatakan mewakili aspirasi umat.
Sebabnya, Ijtima Ulama III kebanyakan diinisiasi para pendukung salah satu calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.
Oleh karena itu, ia juga heran, Ijtima Ulama yang biasa digelar oleh para pengurus dan organisasi dibawah naungan MUI seolah-olah membuat keputusan keagamaan atas nama Ulama.
“Belum ada keputusan MUI yang menetapkan apakah ijtima ulama ini diterima atau tidak. Tapi yg biasa melakukan ijtima ulama ini MUI. Bukan yg mengatasnamakan ulama,” kata Yusnar usai ditemui saat hadir dalam bertema ‘Merawat Kerukunan Pasca Pemilu 2019’ di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (2/5).
Yusnar yang juga Ketua Umum PB Al Washliyah itu menuturkan, jika terjadi kecurangan Pemilu ada mekanisme pelaporan secara konstitusional yang berhak memutuskan bersalah atau tidaknya kontestan. Termasuk ia menyoroti, hasil Ijtima Ulama versi pendukung Prabowo – Sandi mendesak KPU mendiskwalifikasi Jokowi.
“Kalau dia menginginkan dirinya sendiri, menetapkan itu yang paling benar sedangkan ada naungan UU, berarti namanya menentang UU,” kata dia.
Yusnar juga menyinggung wacana pengerahaan massa turun ke jalan. Meski penyampaian pendapat di muka dibenarkan, menurut dia, ada hal-hal yang mesti diperhatikan.
Ia tak sepakat istilah gerakan people poweryang pernah dikatakan politisi senior Amien Rais sebelumnya.
“People power itu emang mau perang? Kan tidak mau perang. Ngomong ya silakan kita serahkan ke aparat keamanan. Apakah TNI dengan Polri membiarkan pengerahan massa. Demo saja pakai surat,” tambahnya.(Viv).
