Matanurani, Jakarta -.Posisi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam poros koalisi pemerintah didesak untuk segera dievaluasi.
Desakan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana, Jumat (28/7).
Menurut Dadang, dalam beberapa perisitiwa politik yang strategis, PAN selalu menunjukkan sikap yang berseberangan dengan Pemerintah dan kesepakatan koalisi.
“Ini tentunya yang harus dievaluasi,” tegas Dadang.
Menurutnya, sikap PAN tidak hanya berbeda dalam pemutusan RUU Pemilu, namun juga dalam proses pengesahan Perppu ormas. Hal itulah yang membuat Hanura mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi posisi PAN dalam koalisi.
“Pernyataan elit PAN bukan sekedar mengkritisi, tetapi banyak pernyataan sinis yang disampaikan. Ini perlu dipertegas sebenarnya PAN di dalam (koalisi) atau di luar?,” jelas Dadang.
Perihal partai pimpinan Zulkifli Hasan yang disebut-sebut akan masuk barisan Gerindra-Demokrat setelah pertemuan Prabowo-SBY, Dadang menyebut itu kewenangan presiden yang akan menentukan nasib PAN di koalisi.
“Nah itu tergantung presiden (mempertahankan atau mengeluarkan PAN),” pungkas Dadang. (Rmo).
