Matanurani, Cilacap — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) membuat perencanaan keuangan dalam memanfaatkan dana bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah. Perencanaan diperlukan agar dana PKH nantinya bisa benar-benar memenuhi kebutuhan utama masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikannya di sela-sela pemberian bantuan PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Senin (25/2).
“Harus ada perencanaan, misalnya untuk mengembangkan usaha berapa, pendidikan anak berapa, harus direncanakan. Jangan tergesa-gesa memakainya. Hitung betul yang digunakan itu agar bermanfaat untuk keluarga,” ucap kepala negara.
Ia mengatakan dalam perencanaan keuangan, penerima PKH dan BPNT perlu lebih dulu memprioritaskan kebutuhan utama para anak. Misalnya, untuk pemenuhan gizi anak agar tidak mudah jatuh sakit. Selain itu, bisa untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan, seperti uang sekolah, beli seragam, dan lainnya.
“Misalnya beli telur, lalu dimasak dadar, yang dapat makan paling banyak siapa? Ya anak didahulukan. Baru sisanya bapak sama ibunya. Ini benar tidak?” ucap Jokowi.
“Enggeh…” jawab para penerima PKH.
Selanjutnya, dalam perencanaan keuangan, Jokowi ingin pengeluaran yang tidak penting bisa dikurangi sebanyak mungkin. Salah satu pengeluaran yang ia minta dikurangi sebanyak-banyaknya, pembelian rokok.
“Misalnya ambil Rp500 ribu, lalu dibawa pulang, eh suami minta Rp200 ribu untuk beli rokok. Boleh tidak?” tanyanya.
“Tidak boleh Pak,” jawab para penerima yang memenuhi seisi ruangan.
“Ya tidak boleh ya, janji kalau ada anggaran PKH dibeli rokok, kami cabut kartunya,” sambungnya.
Selanjutnya, Jokowi memberi bantuan PKH dan BNPT kepada 1.257 KPM yang berasal dari Kabupaten Cilacap. Namun secara keseluruhan, Kabupaten Cilacap mendapat alokasi dana PKH dan BPNT sebesar Rp92 miliar untuk 77.745 KPM pada tahun ini.
“Ini baru pencairan pertama, nanti selanjutnya ada di April,” kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Sebagai informasi, Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2 triliun untuk PKH dan BNPT tahun ini. Sementara secara nasional, penyaluran PKH tahap pertama mencapai Rp12,28 triliun dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp34,4 triliun kepada 10 juta KPM.
Pada tahun ini, masing-masing KPM mendapat dana PKH mencapai Rp1,5 juta per tahun beserta tambahannya yang besarannya disesuaikan dengan indeks bantuan sosial PKH.
Berdasarkan indeks bantuan sosial PKH, KPM akan mendapat dana tambahan bila terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak usia SD hingga SMA, anggota yang mengalami disabilitas berat, dan anggota keluarga yang lanjut usia (Lip)
