Matanurani, Jakarta – Pencapaian swasembada beras yang diklaim Menteri Amran Sulaiman menuai sorotan dari banyak kalangan.
Salah satunya datang dari ekonom konstitusi, Defiyan Cori yang menilai langkah Amran soal gudang penuh berisi beras sama dengan swasembada pangan seolah menjadi pembenaran.
“Benarkah demikian data dan faktanya serta sesederhana itukah mengambil kesimpulan sasaran swasembada pangan atau beras?” kata Defiyan kepada wartawan di Jakarta, Selasa, (28/4).
Menurut dia, swasembada beras apalagi pangan tidaklah mungkin bisa dicapai dalam rentang hanya kurang lebih 1 tahun. Alasannya, berdasarkan data terbaru dari Kementerian ATR/BPN yang dikonfirmasi oleh Bappenas, luas baku sawah (LBS) periode 2019-2024 di Indonesia hanya sekitar 7,38 juta hingga 7,46 juta hektare (Ha).
“Luas lahan ini telah menyusut sekitar 79,6 ribu Ha selama kurun waktu tersebut akibat alih fungsi lahan,” jelasnya.
Secara sederhana, Defiyan menyoroti jumlah lahan sawah saat ini dan berapa jumlah produksi padi atau Gabah Kering Giling (GKH).
Ia membeberkan, penyusutan luas lahan itu sebagian besar merupakan sawah produktif yang berada di Pulau Jawa. Atau, sekitar 43 persen sawah berada di Pulau Jawa, sementara 57 persen tersebar di luar Pulau Jawa.
“Jadi, atas dasar itulah, maka Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengusulkan revisi Perpres 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Hal ini ditujukan untuk memperkuat kebijakan perlindungan lahan sawah dengan sasaran (target).87 persen LBS. Sebagai upaya untuk menjaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai RPJMN 2025-2029,” ungkapnya.
Selain itu, ia menuturkan bahwa, percepatan penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluruh provinsi menjadi prioritas utama, tidak hanya terbatas pada delapan provinsi yang telah ditetapkan.
“Begini saja, jika memang swasembada beras dan pangan yang diklaim Mentan Amran Sulaiman itu faktual, bisakah memberikan konfirmasi atas pertanyaan krusial berikut, yaitu berapa luas panen (di luar LBS) tambahannya sehingga produksi meningkat secara drastis? Lompatan (kuantum) kenaikannya luar biasa besar dibanding periode sebelumnya yang masih impor,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, jika yang terjadi sebaliknya, maka sangat disayangkan sekali imbasnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pimpinan nasional akan kehilangan muka dan wibawa di hadapan publik terkait data dan kenyataan klaim swasembada beras dari Mentan Amran Sulaiman tersebut.
“Hanya Presiden RI Prabowo Subianto yang bisa meminta konfirmasi atas tidak masuk akalnya swasembada jika itu dilakukan tanpa adanya importasi beras (dilakukan tahun 2025). Apabila hal tersebut dipermaklumkan tentu publik tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tentu saja, pengamat dan ekonom konstitusi, bahkan publik sekalipun tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan melawan kewenangan pemerintah, tapi kebenaran data empirik faktual tak bisa dielakkan,” pungkasnya. (Rmo).
