Matanurani, Jakarta – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan adanya nama-nama ajaib yang masuk dalam daftar perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tanpa mengikuti prosedur resmi. Perombakan tersebut dilakukan pada era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut Bimo, masuknya nama-nama tersebut menjadi persoalan serius karena berpotensi mengganggu tata kelola organisasi.
Bimo menjelaskan, sejumlah pejabat yang masuk dalam daftar rotasi terindikasi tidak mengikuti prosedur resmi dan mekanisme seleksi yang berlaku di Kementerian Keuangan.
“Ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment talent management,” kata Bimo saat ditemui awak media seusai acara International Tax Conference di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).
Atas indikasi pelanggaran prosedur tersebut, Bimo meminta pembatalan atau penundaan pelantikan pejabat yang bermasalah. Menurut dia, rotasi tanpa melalui mekanisme seleksi yang berlaku dapat memengaruhi moral dan iklim kerja pegawai.
“Sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” ujarnya.
Bimo menegaskan, pejabat yang terindikasi masuk tanpa melalui proses seleksi resmi akan dibatalkan rotasinya dan dikembalikan ke posisi semula. Sementara itu, pejabat yang telah memenuhi persyaratan seleksi tetap melanjutkan proses rotasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap. (Balik ke posisi awal?) Iya,” ungkap Bimo.
Untuk diketahui, Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan terhadap ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis (10/9/2026). Porsi terbesar rotasi tersebut menyasar jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta DJP.
Rotasi tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional, hingga pejabat pada unit non-eselon.
Saat mengumumkan perombakan tersebut pada pekan lalu, Purbaya menyatakan rotasi jabatan dalam skala besar itu dilakukan sebagai bagian dari pembenahan organisasi untuk mewujudkan Kemenkeu yang lebih adaptif dan efisien. (Oke).
