Matanurani, Jakarta – Semua tokoh masyarakat dan unsur umat kristiani diminta berhenti melakukan politisasi terhadap gereja.
Ketua Solidaritas Pemuda Kristen (SPK) Tangerang, Darwin Silaban menyatakan, tahun politik menuju Pilpres dan Pileg sudah menyita perhatian publik. Namun, politisasi gereja sering terjadi dalam berbagai komunikasi politik yang dilakukan sejumlah politisi.
“Kami menyerukan agar di-setop politisasi gereja. Memang, Pilpres dan Pileg masih beberapa bulan lagi, namun kami rasakan hari ini politisasi dengan bermunculannya spanduk, reklame serta baliho para politisi yang akan berkontestasi di 2019,” ujar Darwin Silaban kepada redaksi, Kamis (20/9).
Menurut dia, proses demokrasi tercoreng oleh ulah para politisi yang memanfaatkan rumah ibadah untuk bersosialisasi dan melakukan kampanye. Padahal, lanjut Darwin, seharusnya politik bertujuan untuk kemaslahatan serta kebaikan bersama.
“Bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai memanfaatkan rumah ibadah untuk pemenuhan hasrat berkuasa semata,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Darwin, gereja seharusnya tidak boleh masuk ke dalam politik praktis. Gereja harus tetap berdiri sebagai benteng iman, dan juga sebagai pembimbing rohani bagi siapa pun yang akan melakukan politik praktis.
“Seharusnya gereja mengedepankan pelayanan, serta memberi kabar baik tentang kebenaran Firman Tuhan,” ucap Darwin.
Darwin menekankan, jika politisasi terus dilakukan oleh otoritas gereja, maka akan berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan jemaat terhadap otoritas gereja itu sendiri.
Dia pun meminta para pemimpin gereja agar aktif melakukan kontrol sosial dan menanamkan nilai-nilai kristiani.
“Ketika ada pemerintah korup, para pemimpin gereja harus berani mengoreksi. Di sisi lain, umat kristen yang bukan pemimpin gereja juga harus aktif berkarya di dalam politik maupun di berbagai bidang lainnya, agar menjadi garam dan terang bagi dunia,” tegasnya. (Rmo).
