Matanurani, Jakarta – Kementerian BUMN terus menggodok pembentukan holding perbankan milik negara yang tergabung dalam himpunan bank milik negara (Himbara). Pihaknya menilai proses pembentukan holding perlu dikebut karena semakin urgent.
Salah satu urgensinya, kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo, terlihat pada backlog perumahan yang terlampau tinggi. Hal itu terkait kemampuan Bank BTN dalam memberikan pembiayaan perumahan.
“Holding ini sangat urgent karena gini, contoh BTN. BTN kan backlog perumahan sekitar 13 juta dan BTN baru bisa memberikan pembiayaan 686 ribu per tahun. Kalau kita lakukan seharusnya kalau 13 juta minimal 2 juta atau 3 juta tiap tahun,” katanya, Jakarta, Senin (20/11).
Dengan adanya holding perbankan BUMN, maka diharapkan mampu meningkatkan sisi keuangan mereka. Dengan demikian dalam hal penyediaan pembiayaan perumahan bisa lebih ditingkatkan lagi. Sebab jika tidak akan semakin mengkhawatirkan lantaran kebutuhan rumah terus meningkat.
“Ya, supaya misalnya dari 600 ribu untuk pembiayaan kita ingin 2 juta-3 juta. Bayangkan backlog 13 juta kalau kita hanya 680 ribu (per tahun), kapan akan selesai, apalagi belum bonus demografi kita tambah 70 juta,” jelasnya. Selain itu, harapan dengan dibentuknya holdingini bisa meringankan beban APBN termasuk dalam mengatasi backlog perumahan.(Oke).
