Matanurani, Jakarta — Partai Golkar tengah diguncang isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menggeser Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum. Hadirnya isu tersebut salah satunya imbas dari sikap Airlangga yang belum juga menentukan arah partai berlambang pohon beringin itu di Pilpres 2024.
Ditambah lagi Airlangga yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penerbitan izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) selama 12 jam beberapa waktu lalu oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) membuat segelintir elite Golkar semakin menguatkan isu Munaslub.
Golkar sendiri sudah menggagas koalisi bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP di Pilpres 2024. Namun belakangan, PPP telah menyatakan mendukung bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo.
Sementara PAN memiliki kecenderungan ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan menyodorkan nama Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Teranyar, Ketua DPD Golkar se-Indonesia menggelar pertemuan di Bali. Hasilnya adalah Ketua DPD Golkar se-Indonesia sepakat menolak isu munaslub. Ditambah juga politikus senior Golkar Jusuf Kalla yang juga menolak wacana munaslub tersebut.
Namun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai posisi Golkar saat ini belum aman karena masih ada kelompok yang menginginkan Munaslub.
Ujang turut menyinggung kasus dugaan korupsi CPO di Kejagung yang dia sebut sebagai alat sandera pihak lain kepada Golkar dan jadi pintu masuk Munaslub kalau Airlangga akhirnya terjerat kasus hukum. Namun jika Airlangga aman di kasus hukum maka isu Munaslub bisa mereda.
Potensi berlabuh ke PDIP-Ganjar
Atas kasus yang menyandera Menko Perekonomian itu, Ujang menduga dukungan Golkar bakal berlabuh pada PDIP.
“Karena diduga ya partai merah (PDIP) itu menjaga mengawal Airlangga agar tidak terkena kasus. Agar tidak lanjut ke proses penyidikan. Kan seperti itu. Makanya Airlangga dan Golkar itu akan berkoalisi dengan PDIP atau mengusung Ganjar sebagai capres,” ujar Ujang, Selasa (1/8).
Menurut ujang, Airlangga dan Golkar tinggal menunggu waktu saja untuk menyatakan diri berkoalisi dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri di Pemilu 2024.
“Jadi itu yang sudah jadi desain dari Airlangga mendukung Ganjar dan berkoalisi dengan PDIP. Karena kepentingan sandera politik itulah, maka Golkar tersandera, Airlangga tersandera, maka suka tidak suka mendukung Ganjar dan PDIP. Konstruksi politik belakang layar seperti itu,” kata dia.
Ujang kemudian menduga hukum masih dapat diintervensi oleh kekuatan politik.
“Bukan yang aneh di republik ini. Sudah terjadi sejak lama. Dari setiap kekuasaan itu terjadi, cuma skalanya saja. Lebih masif atau tidak, terang-terangan atau tidak. Memang tidak boleh, tapi itu bisa terjadi. Saling menyandera politik,” tuturnya.
Terkait tudingan Ujang itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana membantah bahwa ada kepentingan politik di balik pemanggilan Airlangga.
“Belakangan ini setiap penanganan perkara besar selalu dikaitkan dengan politisasi, yang kebetulan tahunnya lagi tahun politik,” kata Ketut, Minggu (30/7).
Menurutnya ini menjadi bagian dari penegakan hukum. Selain itu Ketut mengatakan pemanggilan terhadap para pembantu Presiden Joko Widodo tersebut juga sudah melalui beragam proses dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Pemanggilan AH (Airlangga) itu bukan tiba-tiba dipanggil tanpa alasan dan tanpa proses, tetapi dengan adanya Putusan MA yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap terhadap 5 terpidana yang sudah dihukum rata-rata oleh MA 5-8 Tahun pidana penjara,” ungkapnya.
Sementara itu analis politik Adib Miftahul mengatakan Golkar merupakan partai besar dan senior. Adib mengatakan bahwa DNA Golkar itu tidak bisa berada di kubu oposisi dan selalu berada di internal kekuasaan.
“DNA Golkar itu ada di kekuasaan, tidak bisa jadi oposisi,” kata Adib, Selasa (1/8).(Cen).
