Matanurani, Jakarta – Ketua Real Estate Indonesia (REI), Soelaiman Soemawinata, menuturkan realisasi program satu juta rumah yang digagas oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK) terancam sulitnya perizinan di daerah. Pemerintah daerah dinilai enggan menyederhanakan perizinan karena khawatir penerimaan dari retribusi berkurang.
“Diduga banyak daerah-daerah itu tak melaksanakan karena mereka enggak menempatkan program perumahan sebagai prioritas, atau bisa karena ada conflict of interest, karena kan penyederhanaan perizinan akan ada retribusi yang berkurang,” jelasnya dalam acara Rembuk Nasional bidang 3 mengenai ekonomi di JIExpo, Jakarta, Senin (23/10).
Padahal, program satu juta rumah merupakan proyek strategis karena menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat. Namun, diakui, sudah ada pemda yang melakukan pemangkasan perizinan untuk kemudahan industri properti.
“Itu adalah kebijakan pemerintah, tandanya hadir dalam perumahan rakyat,” ujarnya.
“Jenisnya saja kan banyak ada rumah komersial, ada rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), ada rumah buat orang miskin, itu yang dikasih sewa, ada bedah rumah, kalau untuk MBR dan komersial swasta bisa masuk ke sana,” tutup Soelaiman.(Smn).
