Matanurani, Jskarta — Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman membeberkan kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat aktivitas di tengah masyarakat belum teruji secara ilmiah.
Dia menyebut syarat sertifikat vaksin selama relaksasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 bakal memperburuk situasi pengendalian pandemi di Tanah Air.
“Pada faktanya sebetulnya ini belum bisa dijawab kepastian itu apalagi dengan bicara vaksin ini semuanya itu dalam ujinya berdasar pada varian yang awal bukan delta, delta plus, Kappa dan lainnya,” kata Dicky seperti dikutip dari bisnis, Rabu (11/8).
Dicky menegaskan kebijakan sertifikat vaksin itu relatif tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat untuk dijadikan landasan pengambilan keputusan publik. Sekalipun kebijakan itu diarahkan untuk mengendalikan mobilitas masyarakat seiring dengan adanya relaksasi PPKM Level 4 tersebut.
“Dasar saintifiknya itu masih lemah karena bukan hanya masalah mencegah penularannya itu belum firm berapa besar lalu berapa lama bertahan untuk setiap usia, ini kan masih pertanyaan, yang jelas tidak lebih dari 8 bulan,” ujarnya.
Di sisi lain, dia tidak menampik kebijakan itu lebih dahulu telah diterapkan di Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Israel. Akan tetapi, Dicky menggarisbawahi, keempat negara itu sudah rampung memvaksin minimal 50 persen dari total penduduknya dengan dosis penuh.
“Untuk negara yang cakupan vaksinnya banyak mungkin ini bisa selesai dalam beberapa minggu atau bulan tetapi kalau vaksinnya lama bisa sampai akhir tahun, ini kan menjadi diskriminasi tentu tidak ada keadilan di sini,” pungkasnya. (Bis).
