Matanurani, Jakarta – Seluruh fraksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Komisi III DPR kompak mempertanyakan masalah judi online atau judol kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, saat rapat kerja di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (26/6).
Misalnya, dari Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi mengatakan, dari transaksi keuangan judol yang berhasil dicatat PPATK hingga kuartal I-2024 senilai Rp 600 triliun harus ada kejelasan tindak lanjutnya. Sebab, jika hanya diumumkan nilai transaksinya, ia khawatir praktik yang merugikan masyarakat dan keuangan negara itu tidak ada pemberantasannya.
“Imbasnya kepada negara kan, Rp 600 triliun yang kemarin diumumkan Pak Menko Polhukam bisa detail begitu. Saya ingin tahu bagaimana tindak lanjutnya. Itukan terdeteksi dengan rinci bahkan ada profesi wartawan pun disebut kalau enggak salah itu, PPATK bisa sampai profesinya luar biasa,” kata Johan saat raker dengan Ivan.
Lalu, dari Fraksi Golkar disampaikan oleh Supriansyah mengatakan, dari hasil penelusuran transaksi keuangan hasil judol itu PPATK juga harus mengungkap siapa yang menikmati dari bisnis gelap itu Sebab, ia menduga pasti ada orang besar atau kelompok yang menikmati aliran dananya hingga sulit diberantas.
Sementera itu, dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman ingin tahu lebih detail nama-nama dari pelaku yang terlibat dalam judol, sebab ia menekankan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pemainnya bisa dikenakan pidana, bukan hanya penyedia layanan judol.
Bahkan, ia turut ingin mengetahui ada tidaknya data nama-nama anggota dewan di DPR yang terlibat dalam judol. Menurutnya, data ini penting diungkap PPATK karena tidak hanya bisa dikenakan sanksi pidana, melainkan juga bisa dikenakan sanksi pelanggaran kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
“Kita juga ingin tahu apakah di DPR ini anggota DPR ada juga yang terdeteksi judol? kita juga minta infonya di DPR ini. Kan ada MKD pak Ivan, bisa disampaikan itu pak sehingga kita ada pendekatannya,” ucap Habiburokhman.
Sorotan khusus ini juga disampaikan oleh fraksi lain seperti Demokrat yang disampaikan oleh Santoso, serta PKS Aboe Bakar Al Habsyi. Mereka sama-sama ingin mengetahui penanganan aliran dana transaksinya, supaya jangan sampai berhenti hanya pengumuman jumlah dan kasus berhenti hingga hilang uangnya tanpa tersita negara. (Cnb).
