Matanurani, Jakarta – DPR RI mewacanakan melakukan tes Covid-19 yang akan dilakukan kepada para dewan sekaligus dengan sanak keluarganya.
Di tengah rakyat yang masih berjibaku dengan resiko penularan yang tinggi hingga beban ekonomi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)Â menilai apa yang dilakukan DPR RI itu merupakan suatu keangkuhan dan sangat tidak etis.
“Pada saat yang sama kita belum pernah mendapatkan kepastian berapa banyak ketersediaan rapid test, kami yakin bahwa skala prioritas pertama bukan pada anggota dewan,” ujar Wahyu Perdana melalui keterangan tertulisnya, Selasa (24/3).
Selanjutnya, kata Wahyu, dalam kondisi krisis maka tindakan–tindakan strategis harus diutamakan. Kelompok rentan harus didahulukan khususnya orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang belum dites.
“Kami percaya bahwa kerentanan anggota dewan berbeda jauh dengan rakyat yang masih terpaksa harus bekerja dan berjejalan di angkutan umum, sebab belum ada kepastian ekonomi, maupun bekerja pada sektor informal yang mengandalkan pemasukan harian,” jelasnya.
Walhi, lanjutnya, meminta berhenti memberikan privilage pada elit. Meskipun para anggota dewan tersebut berdalih membiayai sendiri semua rapid test itu.(Rmo).
