Matanurani, Jakarta – Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia, Soetanto Abdoellah, mengungkapkan Indonesia melakukan impor biji kakao sebanyak 200.000 ton pada 2017. Ini merupakan angka tertinggi impor kakao selama ini.
“Padahal sebelumnya tidak pernah. Kita paling tinggi 2 tahun lalu itu 110.000 ton. Rata-rata biasanya hanya 60.000 ton sebelumnya. Jadi kemarin itu yang tertinggi. Kita harus tingkatkan produksi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (9/2).
Oleh sebab itu, dia memandang perlunya ada langkah khusus yang diambil pemerintah untuk menggenjot produksi kakao dalam negeri sehingga tidak perlu impor terlalu banyak.
Deputi II Bidang Pertanian dan Pangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdalifah, mengakui bahwa produksi kakao (buah coklat) di Indonesia masih jauh dari kebutuhan. Pada 2017, hanya ada sekitar 400.000 ton kakao, padahal, kebutuhan industri sekitar 800.000 ton.
Musdifah menilai, rendahnya produksi kakao disebabkan masih minimnya wawasan petani tentang cara peningkatan produksi. “Produktivitas kita kan masih rendah, buktinya produksi masih 400.000 ton, tahun 2017,” kata Musdalifah.
Oleh karena itu, dia mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan produksi kakao dalam negeri. Hal ini agar Indonesia tidak perlu impor.
“Iya ada impor sih, tapi memang kalau itu kadang-kadang kakao kita harus dicampur. Jadi bukan karena kita kurang produksi. Kadang-kadang kita harus impor, tapi karena rasa, karena kita kan industri olahan. Rasa dari masing-masing negara itu beda-beda,” ujarnya.
Beberapa negara asal kakao impor diantaranya adalah Pantai Gading dan Ghana. Adapun jenis kakao yang diimpor adalah kakao industri yang mempunyai varian rasa berbeda dengan kakao produksi dalam negeri.
“Paling tidak kalau kita mau punya daya saing terkait rasa, selera kan kita harus penuhi kan. Harus kita campur-campur (dengan kakao impor).”
Menyikapi hal tersebut, pemerintah pada hari ini telah resmi meluncurkan buku Kurikulum Nasional dan Modul Pelatihan Budi Daya Berkelanjutan dan Pasca Panen Kakao untuk membentuk petani kakao yang lebih profesional. Penyusunan buku ini diawali dengan pembentukan tim pengarah nasional dan tim penyusun yang dibentuk berdasarkan surat No: 110/KPA/I.1/06/17 tentang Tim Penyusun Kurikulum dan Modul pelatihan Budi Daya Berkelanjutan dan Pasca Panen Kakao tahun 2017.
Tim ini dipimpin oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian. Adapun yang terlibat di dalamnya adalah Kementerian Pertanian, Cocoa Sustainability Partnership (CSP) dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka). (Mer).
