BENNYS WISDOM
TAHUN 2018 tahun Pilkada. Senin 8 Januari 2018 kemarin para calon mulai mendaftar di Kantor Pemilihan Umum Daerah (KPUD) masing-masing. Para Ketua Umum Partai Politik (Parpol) sangat sibuk dengan para sobat-sobat dekatnya untuk menggodok dan memutuskan nama-nama yang diusung atau didukung.
Bagi Parpol, memilih calon sesungguhnya sangat strategis dan sangat signifikan pengaruhnya terhadap keberhasilannya di Pemilu 2019. Tetapi justru karena alasan pragmatis dan kepentingan sesaat maka pilihan itu sering tidak lagi mempertimbangan hal itu, bahkan seringkali tidak berdasar akal sehat dan hati nurani.
Jangan bertanya dengan akal sehat misalnya kenapa Nasdem dan Partai Golkar meninggalkan incumben di Sumut dan kenapa pula Gerindra, PKS, dan PAN bisa berkoalisi dengan Partai Golkar dan Nasdem untuk cagub Sumut. Kenapa pula Nasdem tiba-tiba meninggalkan Gubernur. Sulitlah kalau memakai akal sehat dan hati nurani untuk menjawab pertanyaan seperti diatas.
Demikian juga halnya di daerah lain.
Seberapa luas dimensi dan detailnya kalkulasi Parpol tetap saja yang paling dominan kalkulasinya adalah sesuai kepentingan kelompok atau parpol itu sendiri.
Jangan terlalu berharap akan mempertimbangkan kepentingan rakyat di daerah yang bersangkutan. Pertimbangannya bukan substansi visi misi atau hasil polling. Bahkan banyak media yang mengangkat berita adanya mahar yang wajib dibayar kandidat dan menjadi pertimbangan menentukan sebelum surat dukungan keluar dari Parpol. Itulah dari sisi suplai, dan dari sisi Parpol.
Di sisi warga pemilih juga hampir sama 11-12. Kebanyakan pemilih tidak mau tahu siapa calon yang maju. Bahkan banyak berfikir tidak ada hubungan pilkada dengan perbaikan nasibnya.
Banyak pemilih yang berulang kali dijanjikan oleh si calon untuk tidak korupsi dan akan melayani rakyat tapi pemilih selalu menyaksikan para pemimpinnya berakhir di penjara karena korupsi dan perbaikan daerah tak kunjung tiba.
Kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan tdk bisa turun signifikan. Pemilih hanya berfikir kalau ada kandidat yang sapa mereka dan memberikan uang tunai atau bantuan maka kemungkinan kandidat itulah dipilihnya.
Ada lagi pemilih yang menerima apa saja pemberian para kandidat tapi ujungnya golput juga. Atau ada pemilih tradisional parpol tertentu bisa terima dari siapapun tapi yang dipilih tetap kandidat dari partai yang disukainya.
Apakah ada yang berfikir untuk kemajuan daerah? Tentu saja ada tapi tidak banyak. Justru yang befikir untuk kemajuan daerahnya, mereka terlalu serius mendukung calonnya tapi biasanya calonnya tidak terpilih. Berulang-ulang demikian maka untuk 2018 mereka akan bersikap seperti apa? Saya yakin banyak juga yang bertahan di antara mereka mengikuti Pilkada dengan harapan untuk kemajuan daerahnya. Tapi sekali lagi, mereka ini biasanya tidak cukup jumlahnya untuk memenangkan Pilkada.
Lalu bagaimana agar terpilih pemimpin yang benar-benar serius untuk membangun daerah? Tidak ada solusi mujarab. Politik uang dan Pilkada yang mahal menjadi sumber masalah di negeri ini yang sulit dipecahkan.
Lantas bagaimana? Coba lagilah bicara terus terang dan rangkul para petani dan kaum miskin desa dan kota seraya berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Ramai-ramai ke TPS tanpa politik uang. Itu saja. Diluar itu maka rakyat akan terjerambab ke lobang yang sama walaupun kita bukan keledai.
Pilkada dengan politik uang hanya membuat sengsara rakyat, tidak mungkin membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa kita. INGAT ya.. Semoga ada manfaatnya. Hidup itu ibadah, bermanfaat bagi sesama dan menyenangkan hati Tuhan sang Pencipta.
#HidupituIbadah
# PilkadaBersih
