BENNYS WISDOM
DALAM sidang kabinet paripurna di istana negara beberapa yang lalu, di depan seluruh menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan kepala lembaga, kementerian dan non kementerian, Presiden Jokowi mengingatkan semua jajarannya untuk fokus bekerja, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan dan menurunkan angka kemiskinan meski tahun ini memasuki tahun politik.
Bukan tanpa alasan memang jika perhatian Presiden ingin meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat untuk menekan angka kemiskinan dan memacu pertumbuhan ekonomi.
Data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia bulan September 2017 sudah sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen. Artinya, angka kemiskinan itu menurun sebesar 0,52 persen jika dibandingkan Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang.
Meski menurun, tantangan kita terhadap persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi hampir tak pernah usai. Penyebabnya karena mutu SDM, dan pendidikan tenaga kerja kita rata-rata masih rendah, yakni sebesar 67% tidak lulus SMP dan tersebar lebih besar di pedesaan dan daerah pinggiran. Selain itu pendidikan dan pelatihan SDM kita pun masih berbasis pendidikan umum, dan belum sesuai kebutuhan industri sebagai sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja.
Sedangkan dari Sumber Daya Alam, tata kelola pertanahan (lahan terlantar dan alih fungsi), dan reforma agraria masih belum efektif dilaksanakan. Dan produk-produk unggulan daerah atau desa belum diolah untuk menghasilkan nilai tambah.
Dari sisi makro, pertumbuhan ekonomi masih di angka 5%, padahal potensinya bisa di atas 7%. Sumber pembiayaan pembangunan juga masih bertumpu pada utang luar negeri, sementara iklim usaha masih perlu terus dibenahi walau sudah jauh lebih baik.
Diatas semua itu kita perlu yakin dan optimis bahwa tantangan dan persoalan tersebut bisa diatasi dengan industrialisasi.Karenanya, industrialisasi perlu didukung dengan strategi dan kebijakan Industri yang komprehensif dengan pilihan unggulan industri yang menyentuh sektor-sektor yang berbasis kerakyatan.
Fasilitas dan insentif berusaha pun perlu fokus pada industri pengolahan bahan baku yang 100% domestik. Dan membuka seluas-luasnya infrastruktur untuk industrialisasi (klaster-kawasan, energi, transportasi) terutama di lokasi bahan baku sampai ke kawasan industri.
Industrialisasi Indonesia pun perlu mengikuti prinsip-prinsip inklusivitas dengan melibatkan low skilled labour, menyebar ke seluruh daerah, dan berorientasi pada value added, value chain, dan supply chain global.
Strategi dan arah kebijakannya pun harus tepat dan fokus pada industri prioritas. Industri prioritas yang dipilih pun harus memiliki potensi besar sebagai lokomotif dan motor penggerak ekonomi melalui backward dan forward linkages.
Dengan demikian saya yakin melalui industrialisasi tantangan persoalan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan akan terkikis perlahan dan Indonesia akan menjadi negara industri maju terbesar keempat dunia.
